PARIGI, EQUATORNEWS — Di tengah denyut harapan masyarakat akan layanan kesehatan yang manusiawi, suara tegas menggema dari ruang rapat DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Sebuah garis batas ditarik jelas: tidak boleh lagi ada rupiah yang dipungut dari rakyat untuk bahan bakar ambulans rujukan.
Pernyataan itu bukan sekadar imbauan, melainkan peringatan keras. Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan dan 23 Puskesmas, DPRD menilai praktik pungutan BBM ambulans sebagai luka dalam wajah pelayanan publik—sebuah ironi yang bertentangan dengan janji besar pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV, Arnold, berbicara tanpa tedeng aling-aling. Baginya, alasan teknis tak lagi relevan saat yang dipertaruhkan adalah keadilan bagi masyarakat kecil.
“Kami tidak sedang memperdebatkan teknis. Ini sudah menjadi program prioritas bupati. Urusan internal silakan dibahas, tapi satu hal pasti—tidak boleh lagi ada masyarakat diminta membayar BBM ambulans,” ujarnya dengan nada yang menekan, Senin (6/4).
Di balik pernyataan itu tersimpan kegelisahan yang nyata. DPRD menilai, jika praktik ini terus dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh perlahan. Program yang seharusnya menjadi simbol keberpihakan justru berubah menjadi beban baru bagi rakyat.
“Kalau ini terus terjadi, masyarakat akan menganggap program bupati hanyalah janji kosong. Gratis di atas kertas, tapi berbayar di lapangan,” lanjutnya.
Tak berhenti pada kritik, ancaman sanksi pun dilontarkan. DPRD menegaskan tidak akan mentolerir pungutan dalam bentuk apa pun, sekecil apa pun nilainya. Bahkan, jika masih ditemukan pelanggaran, rekomendasi pergantian kepala Puskesmas siap dilayangkan.
“Jangan lagi ada pungutan, entah itu Rp100 ribu atau Rp300 ribu. Kalau masih terjadi, harus ada tindakan tegas. Kami tidak akan ragu merekomendasikan pergantian,” tegas Arnold.
Di sisi lain, DPRD membuka pintu dukungan selebar-lebarnya. Mereka siap menjadi tameng bagi Dinas Kesehatan, termasuk dalam urusan anggaran, demi memastikan program ambulans gratis benar-benar berjalan tanpa cela.
“Ini bagian dari program 100 hari kerja bupati. Artinya, ini serius. Kami siap membackup penuh,” katanya.
Namun, di balik semua ketegasan itu, terselip harapan sederhana—agar tak ada lagi suara keluhan yang datang dari lorong-lorong rumah sakit atau dari rumah-rumah warga yang terhimpit keadaan.
“Intinya, jangan sampai ada lagi masyarakat mengeluh soal biaya BBM ambulans,” pungkasnya.
Kini, mata publik tertuju pada langkah nyata di lapangan. Sebab bagi masyarakat, ambulans bukan sekadar kendaraan—ia adalah harapan yang melaju melawan waktu, dan harapan itu tak seharusnya dibayar.
FAYRUZ
