PARIGI, EQUATORNEWS – Di bawah panji ruang paripurna yang menjadi saksi bisu bagi nasib rakyat, sebuah teguran keras bergema membelah keheningan birokrasi. Muhammad Basuki, sang penyambung lidah rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Parigi Moutong, berdiri dengan kegelisahan yang nyata. Ia tidak sekadar membacakan laporan, melainkan sedang meratapi wajah Parigi Moutong yang kian hari kian kehilangan taringnya sebagai raksasa agraris di tanah Sulawesi Tengah.
Lumbung beras yang dahulu dipuja kini seolah sedang tercekik oleh kenyataan pahit. Wakil rakyat tersebut menyoroti betapa tajamnya penurunan komoditas unggulan yang dibarengi dengan lesunya urat nadi Pendapatan Asli Daerah. Bagi Basuki, kemandirian daerah bukan sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan sebuah kehormatan yang kini sedang dipertaruhkan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Lara pertanian semakin diperparah oleh amukan alam yang tak bersahabat. Kekeringan kini menjadi hantu yang nyata, merayap di sepanjang pesisir pantai timur dan memaksa ratusan hektare lahan sawah membisu dalam kerontangan yang panjang. Basuki mendesak dinas terkait untuk tidak lagi sekadar berpangku tangan, melainkan segera melakukan pemetaan yang presisi demi menyelamatkan nasib para petani yang hanya bisa menatap tanah retak mereka dengan penuh tanya dan harapan yang mulai mengering.
Sorotan tajam pun tertuju pada pengelolaan program Sikim yang menelan anggaran Dana Alokasi Khusus sebesar 26 miliar rupiah. Sebuah angka yang fantastis, namun bagaikan bayang bayang di tengah siang bolong, wujud keberhasilannya masih sulit digapai oleh pandangan mata. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi total, agar setiap keping rupiah yang dikeluarkan tidak menguap sia sia tanpa memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan masyarakat Parigi Moutong.
Persoalan tak berhenti di sawah dan gedung dinas. Di jantung ekonomi rakyat, pengelolaan pasar masih terjebak dalam pusaran ketidakpastian. Antara pedagang yang hanya sanggup menyisihkan 200 ribu rupiah dan pengelola yang mematok tarif tiga kali lipat lebih tinggi, belum ditemukan jembatan kesepakatan. Akibatnya, potensi pendapatan daerah dari sektor ini terhenti dalam kebuntuan yang merugikan semua pihak dan mematikan gairah niaga.
Mengakhiri orasinya dengan sebuah perbandingan yang memicu semangat, Basuki menoleh ke arah Sidrap sebagai cermin tantangan. Ketika daerah lain mampu memanen hingga 10 ton padi dari setiap hektare tanahnya, Parigi Moutong masih tertatih di angka 3 hingga 5 ton saja. Ini adalah panggilan untuk berbenah, sebuah dorongan agar Parigi Moutong kembali memoles kejayaan kelapa dan padinya, demi memastikan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar slogan, melainkan kedaulatan yang dirasakan oleh setiap perut rakyatnya.
(FAYRUZ)
