Jakarta, EQUATORNEWS – Bupati Erwin Burase bersama Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, Tenaga Ahli Zulfinahri, serta sejumlah pimpinan OPD melaksanakan audiensi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Selasa (3/3/26), di Ruang Rapat Menteri Transmigrasi, Jakarta Selatan.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, didampingi Dirjen PPK Trans Sigit Mustofa Nurudin, Plh Dirjen PEPMT Nirwan Ahmad Helmi, Staf Khusus Menteri, Sesditjen PPK Trans, serta jajaran direktur di lingkup kementerian.
Dalam pemaparannya, Bupati Erwin Burase menjelaskan bahwa program transmigrasi di Parigi Moutong telah dimulai sejak 1962 dengan kedatangan 52 kepala keluarga (248 jiwa) asal Bali di Satuan Pemukiman (SP) Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program tersebut berlanjut pada 1967 dan 1968 dengan kedatangan 295 kepala keluarga (1.453 jiwa) dari Bali dan Jawa di SP Torue dan SP Tolai. Pada periode berikutnya, transmigran juga berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTB, termasuk melalui program APPDT, swakarsa, pengungsi Poso, TPS dan TMS.
Menurut Bupati, kawasan transmigrasi telah menjadi pilar penting pembangunan daerah dan berkontribusi signifikan terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi komoditas unggulan yang besar, di antaranya:
- Durian: 903,9 ton/tahun
- Padi: 3.742 ton/tahun
- Kelapa: 8.975 ton/tahun
- Kakao: 2.437 ton/tahun
- Perikanan tangkap: 8.134 ton/tahun
- Perikanan budidaya: 2.759 ton/tahun
Potensi tersebut dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agro-maritim.
Namun demikian, Bupati juga mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain tingginya angka kemiskinan yang mencapai 117.432 jiwa, kerusakan infrastruktur jalan sepanjang 192,75 km dari total 330,61 km jalan kawasan, kerusakan enam daerah irigasi seluas 1.008 hektare, serta terbatasnya akses permodalan dan minimnya dukungan teknologi perikanan dan pengolahan hasil pertanian.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Parigi Moutong mengajukan sejumlah usulan strategis, meliputi:
1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- Pembangunan RTJK sisa daya tampung (SDT)
- Pembangunan jalan lingkungan kawasan
- Pembangunan tanggul abrasi pantai
- Pembangunan drainase tipe 70
2. Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Pemberdayaan Transmigrasi
- Pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung
- Pembangunan sentral pelelangan ikan
- Pengembangan wisata bahari transmigrasi
- Pengembangan Koperasi Nelayan Merah Putih
Menanggapi hal tersebut, Menteri M. Iftitah Sulaiman menyampaikan apresiasi dan menyatakan bahwa seluruh proposal akan dipelajari serta dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian.
Ia juga mengarahkan agar pemerintah daerah memperkuat kepercayaan dengan pemerintah pusat melalui fokus pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkap Menteri.
Selain itu, Menteri menginformasikan adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat mengembangkan komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare. Ia meminta agar Pemda mempersiapkan dan memfasilitasi ketersediaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Pusat dalam mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
Pemkab Parigi Moutong pun menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta kolaborasi investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
