Oleh: Yahdi Basma, SH.
(Ketua Dewan Pembina PAKU ITE, Pendiri PENA98, & Ketua OKK HANURA Sulteng)
PALU — Di dalam rahim demokrasi yang kita puja, kritik seharusnya menjadi detak jantung, bukan vonis mati. Namun, hari ini kita menyaksikan sebuah drama ironi di tanah Parigi Moutong. Sebuah percakapan di ruang digital—sebuah ruang yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi—malah berujung pada laporan polisi. Ketika kata-kata dibalas dengan upaya pembungkaman, di sanalah kita sedang menabur nisan bagi kebebasan.
Antara Kursi Empuk dan Telinga yang Menulì
Seorang pejabat publik, apalagi mereka yang duduk di kursi terhormat legislatif, bukanlah sosok suci yang kebal dari cela. Jabatan itu adalah amanah yang berlumur keringat rakyat. Maka, ketika rakyat bersuara—meski dengan nada yang meninggi atau kalimat yang tajam di aplikasi WhatsApp—itu adalah suara “pemilik saham” kekuasaan yang sedang menagih janji.
Sangat disayangkan jika pelaporan Ketua APDURIN ke pihak kepolisian dianggap sebagai solusi. Laporan polisi bukanlah jawaban atas kegelisahan publik. Jika setiap kritik dianggap sebagai duri yang harus dicabut paksa melalui hukum pidana, maka kita sedang bergerak mundur menuju kegelapan.
Racun Kriminalisasi dalam Cawan Demokrasi
Mempidanakan kritik adalah langkah pintas yang berbahaya. Ia tidak hanya membungkam satu suara, tapi sedang membangun tembok ketakutan bagi jutaan suara lainnya. Ada empat luka yang akan menganga jika kriminalisasi ini terus dipelihara:
- Matinya Keberanian: Rakyat akan memilih diam seribu bahasa daripada bicara namun berujung di meja hijau.
- Hilangnya Kepercayaan: Institusi negara akan dipandang bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai alat penekan.
- Wajah Anti-Kritik: Pejabat akan terlihat rapuh, seolah-olah kehormatannya begitu tipis hingga mudah koyak oleh deretan teks digital.
- Lumpuhnya Kontrol Sosial: Tanpa kritik, kekuasaan akan berjalan buta tanpa kompas.
Menagih Kedewasaan di Altar Kekuasaan
Demokrasi tidak butuh pejabat yang reaktif, ia butuh negarawan yang bijak. Kritik, sepahit apa pun itu, adalah vitamin bagi kesehatan tata kelola daerah. Seharusnya, serangan kata-kata dijawab dengan kebijakan yang nyata, keraguan dijawab dengan transparansi, dan amarah publik diredam dengan dialog yang memanusiakan.
Parigi Moutong butuh teladan, bukan laporan. Kita butuh meja bundar untuk bicara, bukan ruang interogasi untuk membungkam.
