PARIGI, EQUATORNEWS – Angin perubahan mulai berembus kencang di lorong-lorong fasilitas kesehatan Kabupaten Parigi Moutong. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Darlin, resmi menabuh genderang perang terhadap sistem birokrasi lama yang selama ini mencekik masyarakat kecil dengan beban biaya tak terduga.
Komitmen besar ini diwujudkan melalui perombakan total manajemen di tingkat Dinas Kesehatan hingga menjangkau 24 Puskesmas di seluruh penjuru wilayah. Darlin menegaskan bahwa di bawah nakhodanya, praktik-praktik yang memberatkan pasien harus segera dikubur dalam-dalam.
”Di kepemimpinan saya, sistem lama akan kita ubah agar pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Darlin saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Kamis, 9 April 2026.
Menghapus Jejak Beban di Jalur Rujukan
Selama ini, wajah kesehatan di Parigi Moutong kerap mendapat rapor merah akibat karut-marutnya layanan rawat inap, rawat jalan, hingga urusan ambulans. Fenomena permintaan dana talangan kepada masyarakat hingga ke sektor tambang menjadi sorotan tajam yang ingin segera diselesaikan oleh Darlin.
Ia memastikan bahwa ke depan, seluruh sistem pelayanan akan diarahkan untuk mempermudah akses warga, mulai dari layanan dasar di Puskesmas hingga proses rujukan ke rumah sakit. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan klaim BPJS dan dana Bantuan Operasional Puskesmas (BOP).
”Kedepan, paling lama dua pekan dana BOP sudah kami transfer ke Puskesmas, sehingga tidak berlarut-larut,” tegas Darlin menjanjikan transparansi dan kecepatan arus kas medis.
Satu Komando: Ambulans Gratis untuk Rakyat
Ketegasan Darlin juga menyasar pada penggunaan ambulans. Ia menginstruksikan dengan keras agar tidak ada lagi pihak Puskesmas yang meminta biaya tambahan atau dana talangan kepada masyarakat, karena anggaran operasional sepenuhnya telah disiapkan oleh dinas. Hal tersebut bahkan telah ia sampaikan secara resmi dalam rapat koordinasi bersama DPRD Parigi Moutong.
Untuk memperkuat kebijakan ini, Dinas Kesehatan tengah mengkaji alokasi anggaran sebesar 700 juta rupiah khusus untuk mendukung sistem rujukan pasien pada tahun 2026. Langkah strategis ini merupakan tulang punggung dari program unggulan pemerintah daerah bertajuk “Sehat Bersama” yang membidik layanan kesehatan cuma-cuma.
”Kami akan mengatur secara internal dan berkoordinasi dengan bagian hukum serta keuangan daerah agar penggunaannya sesuai regulasi,” pungkasnya dalam pertemuan bersama legislatif. Jika regulasi ini diketuk, anggaran tersebut akan mengalir ke Puskesmas melalui mekanisme klaim untuk menjamin tidak ada lagi warga yang terhambat berobat karena kendala biaya transportasi medis.
FAYRUZ
