PARIGI, EQUATORNEWS — Di tengah sunyi yang seharusnya menjadi ruang harapan bagi mereka yang berjuang melawan sakit, sebuah pengakuan justru mengguncang nurani publik. Dari sebuah fasilitas kesehatan di Kecamatan Moutong, tersibak kenyataan getir: demi menyelamatkan nyawa, pihak puskesmas terpaksa menadahkan tangan pada sumber yang tak semestinya, tambang ilegal.
Pengakuan Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Moutong itu bukan sekadar cerita tentang keterbatasan anggaran. Ia menjelma menjadi potret buram tata kelola, sekaligus cermin retak kehadiran negara dalam menjamin hak paling mendasar warganya: kesehatan.
Sorotan keras pun datang dari tokoh pemuda Kabupaten Parigi Moutong, Moh Irhan. Dengan nada yang tak menyisakan kompromi, ia menyebut peristiwa ini sebagai tanda bahaya yang nyaring—sebuah sinyal kuat kegagalan pemerintah daerah.
“Ironis,” ucapnya, suaranya mengandung getir. “Di satu sisi rakyat membutuhkan pertolongan yang cepat dan pasti. Namun di sisi lain, fasilitas kesehatan justru harus berutang untuk menyelamatkan nyawa. Di titik inilah negara seperti kehilangan wajahnya.”
Bagi Irhan, pelayanan kesehatan bukan sekadar program, melainkan hak dasar yang tidak boleh tersandera oleh rumitnya administrasi atau lambannya birokrasi. Ketika ambulans harus menunggu kepastian anggaran, dan tenaga medis dipaksa berjudi dengan waktu, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar prosedur, melainkan kehidupan itu sendiri.
Ia melihat ada celah menganga dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, celah yang kini menelan rasa aman masyarakat. Lebih mengkhawatirkan lagi, jalan pintas yang diambil justru bersandar pada praktik ilegal yang selama ini menjadi persoalan hukum.
“Tidak boleh ada pelayanan publik yang bergantung pada pinjaman, apalagi dari sumber yang tidak sah,” tegasnya. “Ketika fasilitas negara mulai bersandar pada dana dari aktivitas ilegal, maka di situlah batas antara benar dan salah mulai kabur.”
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketergantungan semacam ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga ancaman moral dan hukum. Ia membuka ruang legitimasi bagi aktivitas ilegal untuk terus tumbuh, seolah mendapat pembenaran diam-diam dari kebutuhan yang mendesak.
Di tengah situasi itu, rakyat dihadapkan pada dilema yang tak seharusnya ada: memilih antara keselamatan atau ketaatan pada hukum. Sebuah pilihan yang, menurut Irhan, adalah bentuk kegagalan paling mendasar.
“Rakyat tidak boleh dipaksa memilih antara hidup atau patuh pada hukum. Negara wajib menghadirkan keduanya secara utuh,” katanya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk tidak sekadar merespons dengan pernyataan, tetapi bergerak cepat menghadirkan solusi nyata. Salah satunya melalui skema dana talangan resmi bagi fasilitas kesehatan—sebuah jaring pengaman agar nyawa manusia tidak lagi bergantung pada sumber yang gelap.
Peristiwa ini, kata Irhan, harus menjadi lonceng peringatan yang menggema keras di ruang-ruang pengambil kebijakan. Sebab ketika tenaga kesehatan bekerja dalam tekanan dan ketidakpastian, maka yang terancam bukan hanya sistem, tetapi juga masa depan kemanusiaan itu sendiri.
Di balik angka anggaran dan laporan keuangan, ada denyut nadi yang tak boleh terhenti. Dan negara, dalam segala bentuknya, seharusnya hadir, bukan sekadar sebagai pengatur, tetapi sebagai penjamin kehidupan.
FAYRUZ
Moh Irhan: “Ketika Layanan Kesehatan Meminjam ke yang Ilegal, Ada yang Runtuh di Negeri Ini”
