PARIGI, EQUATORNEWS – Untuk pertama kalinya, halaman Kantor Bupati Parigi Moutong bukan milik seragam khaki semata. Kamis pagi, 22 Oktober 2026, barisan sarung, peci, dan sorban berdiri tegak dalam upacara Hari Santri Nasional 2026.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase naik ke mimbar dengan sebuah pengakuan. Menurut informasi yang ia terima, ini adalah kali pertama pemerintah daerah menggelar peringatan Hari Santri di pusat kekuasaan eksekutif. Ia menyebutnya sebagai koreksi jarak: antara pemerintah, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, dan para tokoh agama.
Di atas podium itu, Burase tidak menawarkan basa-basi. Ia melempar dua agenda.
Pertama, Rembuk Santri pada Desember mendatang. Forum itu, kata dia, akan menjadi meja bedah untuk membicarakan persoalan yang selama ini dianggap pinggiran: peredaran narkoba, keretakan sosial, dan cara mencari jalan keluarnya secara bersama.
Kedua, soal kemandirian. Pemerintah daerah, ujar Burase, akan menyalurkan bantuan bibit dan peralatan pertanian untuk pesantren. Agar kemandirian santri tidak berhenti sebagai jargon.
Pada kesempatan yang sama, Burase membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar dengan tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Dalam amanat itu, Menteri Agama mengingatkan, santri tidak cukup hanya menjaga ilmu agama dan akhlak. Mereka dituntut menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Pesantren, tulis Nasaruddin, harus terus menjalankan tiga fungsi asali: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Menjaga persatuan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
Upacara itu selesai sebelum siang. Tapi gesturnya meninggalkan jejak lebih panjang dari sekadar upacara. Dari halaman birokrasi yang biasanya steril, negara kemarin terlihat sedang mencoba meminjam bahasa lain: bahasa pesantren.
Harapannya, sinergi itu tidak berhenti di halaman kantor, melainkan tumbuh menjadi generasi santri yang mandiri, berdaya saing, dan pada akhirnya ikut mengantar jalan menuju Indonesia Emas 2045.
FAYRUZ
