PARIGI, EQUATORNEWS – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akhirnya mengakui situasi genting kesehatan ibu dan anak. Angka kematian yang terus merangkak naik memaksa daerah itu menyusun dokumen percepatan penurunan untuk lima tahun ke depan.
Lewat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Pemkab menggelar Lokakarya I Penyusunan Dokumen Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak 2026-2030, Senin, 2 November 2026. Lokakarya digelar di Lantai II Kantor Bupati.
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Krisdaryadi Ponco Nugroho, menyebut kematian ibu dan anak sebagai persoalan prioritas yang tak bisa ditunda.
Data yang dipaparkan justru menunjukkan tren memburuk. Kematian ibu naik dari 9 kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025. Kematian bayi baru lahir melonjak lebih tajam, dari 54 kasus menjadi 70 kasus dalam periode yang sama.
Akumulasi angkanya lebih mengkhawatirkan. Sejak 2024 hingga Agustus 2026, tercatat 25 kematian ibu dan 190 kematian anak di bawah lima tahun. Sebanyak 86 persen kematian anak terjadi pada fase paling kritis: 28 hari pertama kehidupan atau periode neonatal.
Bupati mengakui, sebagian besar kematian tersebut sebenarnya bisa dicegah. Syaratnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas, sistem rujukan yang cepat, dan keluarga yang siaga.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, mengatakan dokumen percepatan ini tidak akan berhenti sebagai tumpukan kertas. Dokumen tersebut dirancang menjadi pedoman utama pemerintah daerah untuk merencanakan, menganggarkan, hingga mengeksekusi program secara terukur dan berbasis data.
Menurut Irdan, lokakarya ini memetakan akar masalah, menetapkan sasaran dan arah kebijakan, hingga menyusun intervensi berbasis siklus kehidupan. Peran setiap organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dan mitra nonpemerintah juga akan diperjelas.
Intervensi itu, kata dia, harus terkunci dalam dokumen perencanaan resmi daerah. Mulai dari RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, hingga DPA. Tanpa integrasi anggaran, upaya penurunan angka kematian hanya akan menjadi jargon.
Upaya percepatan ini diklaim sejalan dengan visi pembangunan 2025-2029: Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa, terutama misi ketiga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Lokakarya dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi, jajaran pimpinan OPD Parigi Moutong, tenaga ahli penyusun Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu dan Anak, para camat, kepala puskesmas, bidan, petugas lapangan KB dari wilayah lokus prioritas, hingga Tim IPAS dan perwakilan lembaga terkait.
Pemkab berharap komitmen lintas sektor itu mampu memperkuat layanan di wilayah sulit akses dan kelompok rentan. Targetnya satu: menekan angka kematian ibu dan anak secara berkelanjutan.
FAYRUZ/*
