MOROWALI, EQUATORNEWS – Satu tahun menunggu. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menahan diri untuk tidak memberi lampu hijau pengambilan air Bendungan Karaupa untuk industri. Alasannya sederhana: air itu nyawa bagi petani.
Sikap itu ia tegaskan saat meresmikan groundsill Sungai Karaupa, perbaikan jalan inspeksi, dan pipanisasi air baku di Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya, Morowali, Senin, 14 September 2026.
Anwar datang bukan sekadar menggunting pita. Ia menapaki langsung Bendungan Irigasi Karaupa yang sudah 25 tahun berdiri. Pendangkalan, sedimentasi, dan tekanan air menggerus tubuh bendungan. Di tengahnya, ada tarik-menarik kepentingan: industri yang haus air dan sawah warga yang butuh pengairan.
“Persoalan Karaupa bukan barang baru,” kata Anwar. Meski pengelolaan irigasi terbagi secara kewenangan, ia menolak terjebak administrasi. “Saya tidak melihat soal kewenangan waktu itu. Saya melihat ini buat rakyat. Jadi kewenangan bukan masalah.”
Setahun lalu, ia menghentikan rencana penyedotan air dari hulu bendungan. Skema itu dinilai akan mematikan aliran ke lahan pertanian warga. Setelah negosiasi alot dengan perusahaan, disepakati titik pengambilan dipindah ke hilir.
“Saya bilang, kalau bisa ambil di bawahnya, yang sisa-sisanya saja. Jangan ambil yang intinya,” ujarnya.
Pembangunan groundsill menjadi syarat mutlak. Konstruksi itu untuk memperkuat kaki bendungan agar tak jebol oleh gerusan. Anwar juga memerintahkan jalan inspeksi diperbaiki, bukan hanya untuk operasional bendungan, melainkan agar bisa dilintasi petani.
Untuk pipanisasi yang melintasi lahan warga, ia memberi peringatan keras. “Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu. Kalau bisa ganti untung, jangan ganti rugi,” kata dia.
Di hadapan Direktur BTIIG Mr. Chai Zhenyang, Anwar menggaris bawahi dua hal: keadilan air dan tenaga kerja lokal. Air harus dibagi, bukan diborong. “Jangan semua kasih ke perusahaan. Tetap sisakan untuk masyarakat. Jadi dibagi,” tegasnya.
Soal kerja, ia meminta prioritas untuk warga Bumi Raya dan Witaponda. Jika belum terampil, latih. “Jangan sampai ada warga di sini yang menganggur karena tidak diterima. Kalau tidak ada lagi di sini, baru terima dari luar.”
Anwar menepis dugaan kepentingan pribadi dalam proyek itu. “Saya tidak neko-neko. Saya tidak pernah minta bisnis sama Mr. Chai karena tugas saya bukan pebisnis, tapi pelayan rakyat.”
Ia meminta warga membentuk tim kecil untuk mengawal kesepakatan. Tim itu diminta melapor langsung kepadanya jika komitmen perusahaan melenceng.
Sementara itu, Mr. Chai Zhenyang menyatakan komitmen perusahaannya untuk tumbuh bersama daerah, menyerap tenaga kerja lokal, dan menjaga lingkungan.
Di Karaupa, Anwar meletakkan garisnya: investasi boleh melaju, tetapi kepentingan rakyat tidak boleh ditawar.
FAYRUZ /*
