PALU, EQUATORNEWS – Di balik dinginnya pendingin Hotel Aston, Kamis (10/9), Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes melempar penanda zaman: pelaku usaha harus lekas beradaptasi dengan e-Katalog V6. Sistem pengadaan digital barang jasa pemerintah kian canggih, tak memberi ruang bagi yang berjalan lambat.
Menurut Wagub Reny, pelaku usaha yang telah terdaftar dalam ekosistem digital akan lebih leluasa memperkenalkan produknya kepada instansi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dapat mencari dan membandingkan produk dari berbagai pelaku usaha secara sehat dan kompetitif, sekaligus bertransaksi secara akuntabel dan transparan.
“Mari kita bangun bersama ekosistem pengadaan pemerintah yang terbuka, sehat, kompetitif, transparan dan berintegritas,” ajak Reny saat membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaku Usaha Inklusif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI itu menjadi lebih dari sekadar pelatihan. Di ruangan yang diisi sekitar 120 pelaku usaha itu, negara sedang merapikan janji inklusivitasnya: perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, hingga warga binaan didorong untuk mengambil bagian dalam ekosistem pengadaan yang selama ini eksklusif.
Komitmen itu dibaca oleh pusat. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP RI Dwi Rahayu Eka Setyowati mengapresiasi tata kelola Sulteng. Skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2025 yang mencapai 85,06 dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di level 9 menjadi buktinya.
“Ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengadaan yang profesional, transparan dan akuntabel,” ujar Dwi Rahayu.
LKPP, tegasnya, berkomitmen membuka ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi melalui ekosistem pengadaan pemerintah berbasis digital.
Turut hadir Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Irwan, S.Km., S.H., M.H.
Sumber | Foto : Biro Adpim Setdaprov Sulteng
FAYRUZ
