PARIGI,EQUATORNEWS – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran memimpin evaluasi kesiapan penerapan Manajemen Talenta. Rapat digelar secara virtual dari ruang rapat Sekda di Kantor Bupati, Senin, 12 Oktober 2026.
Evaluasi ini, kata Zulfinasran, merupakan tindak lanjut cepat dari penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Parigi Moutong dan Badan Kepegawaian Negara yang dilakukan beberapa bulan lalu. Ia meminta seluruh aparatur memahami konsep itu secara utuh.
Rapat diikuti kepala organisasi perangkat daerah, sekretaris OPD, sekretaris camat, sekretaris kelurahan, kepala sub-bagian umum dan kepegawaian, serta staf pengelola kepegawaian.
“Jika kita tidak memahami secara riil tentang manajemen talenta ini, maka hal itu akan menjadi kerugian bagi masing-masing pegawai ke depannya,” kata Zulfinasran.
Zulfinasran menjelaskan, pengukuran manajemen talenta bertumpu pada dua indikator: potensi dan kinerja. Pemetaan dilakukan melalui sembilan kotak jabatan, dengan sumbu X untuk kinerja dan sumbu Y untuk potensi. Kotak 1 menandai kinerja dan potensi rendah, Kotak 9 untuk kinerja dan potensi tertinggi yang masuk radar rencana suksesi nasional.
Menurut dia, tujuan utama sistem ini bukan sekadar promosi jabatan, melainkan memastikan prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat dengan kompetensi dan waktu yang tepat.
Ia juga menegaskan manajemen talenta menjadi instrumen menjaga independensi Aparatur Sipil Negara dari intervensi politik. Sistem akan menyaring secara objektif pegawai berkompetensi unggul.
“Dengan manajemen talenta, sekalipun seseorang punya kedekatan atau akses politik, tetapi jika kotak manajemen talenta dan kinerjanya tidak memenuhi syarat di kuadran atas, yang bersangkutan tidak bisa dipromosikan,” ujarnya.
Sebaliknya, pegawai berprestasi tanpa akses politik akan tetap terakomodasi secara adil.
Mengingat beban tugas besar, Zulfinasran meminta kepala sub-bagian kepegawaian dan sekretaris OPD tidak pasif menunggu instruksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Ia mendorong komunikasi berkala dan pembentukan tim khusus di tiap OPD untuk sosialisasi internal.
Data penilaian, kata dia, akan terintegrasi langsung dengan sistem digital BKN, termasuk laporan harian dan daftar hadir melalui aplikasi e-Kinerja serta asesmen pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan birokrasi profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi melalui evaluasi ini.
FAYRUZ/*
