Menata Tanah, Menata Masa Depan Parigi Moutong

Fayruz
Sekda Parigi Moutong Zulfinasran saat memimpin Rapat Koordinasi KKN Tematik Pertanahan di Ruang Rapat Sekda, Rabu (9/9/2026). Rakor tersebut membahas percepatan sembilan program strategis pertanahan dan tata ruang, termasuk penguatan data, pemetaan di lapangan, dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Sumber : Diskominfo Parigi Moutong

PARIGI, EQUATORNEWS – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, memimpin Rapat Koordinasi KKN Tematik Pertanahan di Ruang Rapat Sekda, Rabu (9/9/2026). Rakor tersebut digelar untuk mematangkan langkah pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang di Parigi Moutong.

Dalam arahannya, Zulfinasran menekankan pentingnya kerja yang terarah. Setiap program harus memiliki tahapan, pembagian tugas, serta target dan jadwal yang jelas dan terukur. Dengan begitu, percepatan program dapat dipantau dan dievaluasi.

Penguatan data pertanahan menjadi fokus utama. Melalui pemetaan, pendataan dan pengukuran di lapangan, data yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung penataan wilayah, mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah, serta memperkuat pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah.

Untuk itu, koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah dinilai krusial agar data pertanahan dapat direkonsiliasi dan dimanfaatkan secara optimal.

Sekda juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam program ini. Kolaborasi akademik melalui mahasiswa KKN Tematik diharapkan mampu mengoptimalkan kegiatan pemetaan dan pengumpulan data di lapangan.

Rakor tersebut juga membahas kesiapan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) dan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta penentuan lokasi KKN Tematik.

KKN Tematik Pertanahan sendiri merupakan satu dari sembilan program strategis kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, KPK RI dan Kementerian ATR/BPN. Sembilan program tersebut meliputi integrasi LP2B/KP2B dengan Rencana Tata Ruang, optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah, percepatan pendaftaran tanah, integrasi NIB-NOP, pengembangan dan pemampatan nilai Zona Tanah, percepatan RDTR terintegrasi dalam sistem OSS, integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), dan KKN Tematik Pertanahan.

Melalui rakor ini, seluruh perangkat daerah diharapkan memperkuat sinergi sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk melakukan rekonsiliasi data lintas sektoral agar sembilan program tersebut berjalan terpadu, terukur dan memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.

Sumber | Foto : Diskominfo Parigi Moutong

FAYRUZ

Bagika Berita :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *