PALU, EQUATORNEWS — Bayang-bayang maladministrasi hendak diredam dari ruang-ruang pelayanan publik di Sulawesi Tengah. Di bawah naungan Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa, 21 Juli 2026, denyut komitmen itu kembali ditabuh. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, meretas jalan perbaikan dengan membuka secara resmi Entry Meeting Penilaian Ombudsman Republik Indonesia atas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.
Di hadapan jajaran birokrasi, Reny menyampaikan pencerahan yang menembus batas-batas rutinitas administratif. Bagi mantan Kepala Dinas Kesehatan itu, pelayanan publik bukanlah sekadar deret angka laporan, melainkan wajah telanjang dari hadirnya negara di tengah rakyat. Kualitas di sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, hingga sosial menjadi muara utama dari tempat rasa percaya masyarakat disemaikan.
“Pelayanan publik adalah gambaran bagaimana kita melayani rakyat. Ketika pelayanan berjalan baik, masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. Masalah yang tak diselesaikan hari ini hanya akan tumbuh menjadi beban baru di masa depan,” tutur Reny, menegaskan pentingnya evaluasi Ombudsman sebagai cermin pembenahan yang tiada putus.
Langkah Sulawesi Tengah menepis ketertinggalan juga ditandai oleh hadirnya inovasi berbasis teknologi. Kehadiran Command Center Berani Samporoa disiagakan sebagai muara pengaduan publik yang responsif. Di ranah kesehatan, aplikasi Sehati hadir merajut benang-benang integrasi antarinstansi—mempertemukan layanan medis dengan administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga jaminan BPJS dalam satu ketukan jemari.
Namun, teknologi hanyalah perkakas. Kejujuran dan keselarasan antara kata dan perbuatan tetap menjadi marwah utama. Reny mewanti-wanti seluruh organisasi perangkat daerah agar menanggalkan ego sektoral yang kerap menjadi kerikil dalam sepatu pelayanan.
“Yang kita buat itulah yang kita tulis. Jangan menulis sesuatu yang tidak kita kerjakan. Pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama; jika tim solid, tidak ada yang sulit,” tegasnya.
Perhatian mendalam turut diarahkan pada lorong-lorong rumah sakit daerah. Sebagai garda terdepan tempat tumpuan harapan warga yang rapuh bertaut, fasilitas kesehatan dituntut menjunjung tinggi standar operasional. Satu keretakan kecil dalam pelayanan rumah sakit, menurutnya, mampu meruntuhkan bangunan kepercayaan publik terhadap pemerintah secara keseluruhan.
Pertemuan yang turut dihadiri Perwakilan Pimpinan Ombudsman RI, H. Nuzran Joher, serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tengah, Dr. M. Iqbal Andi Mangga, ini menjadi batu pijak awal. Sebuah ikhtiar untuk melipat jarak antara birokrasi dan rakyat, memutus mata rantai maladministrasi, serta memastikan Sulawesi Tengah bertumbuh dalam kehangatan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bermartabat.
FAYRUZ/*
