PARIGI, EQUATORNEWS – Di kala langit mengguyur Parigi dengan hujan yang tak seberapa lama, kota ini selalu menjelma menjadi lautan kecil yang resah. Air meluap dari saluran yang sesak, menggenangi jalan-jalan protokol, menyusup masuk ke beranda-beranda warga, meninggalkan lumpur dan kegelisahan. Potret berulang itu kini memantik suara keras dari Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Parigi Moutong.
Bagi LMP Parigi Moutong, banjir yang saban tahun menjadi langganan Kecamatan Parigi bukanlah sekadar takdir hidrologi. Ia adalah alarm yang memekik nyaring: sistem drainase perkotaan telah renta, telah tertinggal jauh oleh laju pertumbuhan kota yang kian berdesak.
Infrastruktur, kata mereka, tak boleh lagi dibangun dengan logika asal jadi.
Wakil Ketua Markas Cabang LMP Kabupaten Parigi Moutong, Teguh Arifianto, melontarkan kritik yang tajam dan terukur. Menurutnya, pembangunan fisik drainase selama ini berjalan tanpa napas kajian teknis yang komprehensif, sehingga rapuh ketika diuji hujan.
“Outline drainase Kota Parigi sudah harus diperbarui. Jaringan yang dibangun tidak boleh sekadar dibangun, tetapi harus memperhitungkan debit air hujan, kapasitas saluran, serta kecepatan aliran berdasarkan perbedaan elevasi dari Bantaya hingga Masigi atau Baliara,” ujar Yanto, sapaan akrab Teguh Arifianto, dengan nada prihatin.
Pernyataannya bukan isapan jempol. Fakta di lapangan berbicara lebih getir. Setiap hujan berdurasi lebih dari 20 menit, wajah ibu kota kabupaten itu berubah. Jalan-jalan utama seperti urat nadi yang tersumbat, air menggenang setinggi mata kaki hingga lutut orang dewasa. Kendaraan merayap, aktivitas warga lumpuh, dan beberapa rumah di dataran rendah tak kuasa menahan rembesan air yang masuk. Sebuah pemandangan yang kontras dengan ambisi Parigi sebagai pusat pemerintahan yang tertata.
Yanto menilai, akar persoalan terletak pada ketiadaan masterplan. Selama ini, pembangunan drainase terkesan tambal-sulam, parsial, dan tidak terintegrasi. Satu saluran dibangun di satu titik, tanpa menghitung koneksinya dengan saluran lain, tanpa membaca topografi dan karakter perubahan tata ruang kota.
Karena itu, LMP mendesak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk segera menyusun masterplan drainase perkotaan yang berbasis pada studi kelayakan atau feasibility study yang serius. Kajian itu harus mencakup analisis hidrologi yang mendalam, perhitungan curah hujan historis, serta pemetaan daerah aliran air yang presisi. Hanya dengan cara itu, setiap jengkal drainase yang dibangun memiliki fungsi yang terukur, memiliki daya tahan untuk jangka panjang, bukan sekadar proyek tahun anggaran yang hilang ditelan genangan berikutnya.
Tak hanya mendorong pembangunan jaringan baru, LMP juga mengajak pemerintah untuk menengok ke belakang, merawat warisan infrastruktur yang nyaris dilupakan. Di jantung Kota Parigi, masih terbaring kanal-kanal tua peninggalan kolonial Belanda, seperti Kanal Toraranga dan Kanal Loji yang setia berada di samping Masjid Nur.
Kanal-kanal itu, dalam pandangan Yanto, bukanlah bangkai sejarah. Ia adalah nadi lama yang masih berdenyut, yang jika direvitalisasi, dinormalisasi, dan dihubungkan dengan jaringan drainase modern, bisa menjadi senjata ampuh dalam mengendalikan banjir. Mengabaikannya sama dengan mengubur kearifan tata air masa lalu.
Lebih jauh, LMP juga mengkritisi narasi usang yang kerap dilontarkan pemerintah ketika banjir datang: menyalahkan sampah. Bagi LMP, menyalahkan sampah tanpa menyediakan solusinya adalah logika yang pincang.
“Jika pemerintah menyebut sampah sebagai penyebab banjir, maka pemerintah juga harus memastikan tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai di setiap kawasan permukiman. Faktanya, di wilayah Bantaya yang dihuni ribuan warga, keberadaan TPS sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa penataan infrastruktur dasar masih perlu mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Sindiran itu menohok. Sebab, bagaimana mungkin warga diminta disiplin membuang sampah, sementara negara tak menyediakan tempatnya. Di Kelurahan Bantaya yang padat, dengan ribuan jiwa yang menghuni gang-gang sempit, tong sampah dan TPS nyaris menjadi barang langka. Akibatnya, sampah pun mencari jalannya sendiri, berakhir di selokan, menyumbat aliran, dan memperparah genangan.
Pada akhirnya, LMP Kabupaten Parigi Moutong berharap pembenahan sistem drainase tidak lagi ditempatkan sebagai proyek pinggiran. Ia harus naik kelas menjadi agenda strategis pembangunan daerah.
Sebab, drainase yang baik bukan hanya soal mengalirkan air dari hulu ke hilir. Ia adalah soal martabat kota, soal keadilan infrastruktur, dan soal keberlangsungan Parigi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik.
Infrastruktur yang lahir dari kajian teknis yang komprehensif, diyakini mereka, tidak hanya akan meredam amuk banjir, tetapi juga akan meneguhkan jalan Parigi menuju kota yang lebih tertata, lebih bermartabat, dan lebih manusiawi.
FAYRUZ
