JAKARTA, EQUATORNEWS – Dua lelaki asal Parigi Moutong, Senin 28 Juli, melintas ribuan kilometer menuju pusat kekuasaan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Mereka bukan datang untuk seremoni. Ketua DPRD Parigi Moutong, Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si., bersama Ketua Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III, Faisan Lelo Badja, S.M., datang untuk satu urusan yang pelik: menyelamatkan napas APBD kabupatennya sendiri.
Gerak cepat ini mereka lakukan berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Di Gedung Kemendagri, rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Di ruangan berpendingin itu, negosiasi soal uang rakyat dimulai.
Alfres bicara blak-blakan. Bagi dia, stabilitas fiskal Parigi Moutong sedang berada di persimpangan. Ia menuntut tata kelola transfer keuangan daerah dan optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang transparan, berkeadilan, cepat, dan tepat sasaran tanpa penundaan dari pusat.
Faisan melengkapi dengan peluru yang lebih spesifik: belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di hadapan Wamen, ia meletakkan logika yang telak — jika PPPK adalah kebijakan nasional, maka semestinya APBN-lah yang menanggungnya 100 persen, bukan APBD yang sudah kurus.
Manuver ini adalah potret klasik relasi pusat-daerah yang tak pernah selesai: daerah mengais kepastian, pusat menggenggam keran. Kali ini, pimpinan DPRD Parigi Moutong memilih tidak diam di kursi empuk parlemen.
FAYRUZ
