PARIGI, EQUATORNEWS – Rabu siang di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, 22 Juli 2026, layar menyala, suara dari Jakarta terdengar. Di kursi pimpinan, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, memimpin langsung keikutsertaan daerahnya dalam Sesi Konsultasi Daring Pariwara Antikorupsi 2026 besutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ini bukan sekadar absensi Zoom. Sesi konsultasi ini adalah ruang bedah strategi, tempat KPK membantu pemerintah daerah mengurai benang kusut kampanye antikorupsi, menyamakan perspektif konsep agar sesuai standar, serta membuka ruang diskusi yang selama ini buntu.
Plh. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dian Rachmawati, menegaskan: Pariwara Antikorupsi adalah kampanye serentak. Ia harus bergerak di tiga medan sekaligus — media konvensional, media digital, dan tatap muka. Dengan satu tema besar: membongkar borok pelayanan publik. Mulai dari pungutan liar, suap, gratifikasi, nepotisme, konflik kepentingan, jual beli jabatan, hingga penyalahgunaan fasilitas dinas.
KPK memberi garis waktu: kampanye minimal tiga bulan. Dan ia akan dinilai. Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2026 akan mengukur dengan tiga indikator: masif, kreatif, dan terintegrasi.
Bagi Parigi Moutong, kehadiran Sekda memimpin langsung adalah pesan. Bahwa perlawanan terhadap korupsi tak melulu soal penindakan. Ia bisa dimulai dari komunikasi publik yang edukatif, kreatif, dan berdampak, untuk menegakkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
FAYRUZ/*
