Palu, EQUATORNEWS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih peringkat Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Program 3 Juta Rumah melalui program “Berani Bedah Rumah” yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.
Atas capaian tersebut, pemerintah pusat memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 250 unit.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fatta Yunus, MM, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan nasional.
Penghargaan itu berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.
“Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit,” kata Akris saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, program “Berani Bedah Rumah” dicanangkan dan mulai dilaksanakan pada 12 April 2026. Program tersebut menyasar masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni.
Menurut Akris, jumlah rumah yang ditangani melalui berbagai dukungan program bedah rumah di Sulawesi Tengah meningkat dari 1.260 unit pada 2025 menjadi 9.034 unit pada 2026.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota, Balai P3KP Sulawesi II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), jajaran Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota atas dukungan dan kolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut.
Dukungan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, APBD kabupaten/kota, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada 2026, melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perkimtan menangani 124 unit RTLH. Alokasi anggaran pembangunan rumah baru sebesar Rp80 juta per unit, sedangkan peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah berkisar Rp35 juta hingga Rp50 juta per unit. Untuk pembangunan sanitasi berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), anggaran yang dialokasikan sebesar Rp21 juta hingga Rp21,5 juta per unit.
Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan penanganan 160 unit rumah. Adapun pemerintah pusat melalui Kementerian PKP mendukung penanganan 8.750 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Berdasarkan data Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah, jumlah penduduk provinsi tersebut mencapai 3.189.800 jiwa atau sekitar 1.059.250 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, tercatat 736.288 KK memiliki rumah.
Data yang disampaikan Dinas Perkimtan menunjukkan jumlah RTLH pada 2024 mencapai 133.833 unit, dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,77 persen.
Pada 2025, jumlah RTLH turun menjadi 132.573 unit, sementara tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,92 persen.
Pada 2026, jumlah RTLH kembali berkurang menjadi 123.539 unit. Adapun tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,46 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2026.
Akris mengatakan program “Berani Bedah Rumah” akan tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 2027. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.
“Kami tetap optimistis bahwa dengan berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso,” ujarnya.
