PARIGI, EQUATORNEWS – Malam di gedung parlemen Parigi Moutong biasanya hanya menyisakan sunyi dan deru pendingin ruangan. Namun, Selasa malam, (23/12/2025) tahun lalu itu, menjadi pengecualian. Di balik dinding-dinding kokoh tersebut, sebuah drama tentang angka dan kepentingan sedang dipentaskan, di mana “Pokir” atau Pokok-Pokok Pikiran menjadi lakon utama yang memicu tarik-ulur napas antara eksekutif dan legislatif Kabupaten Parigi Moutong.
Udara di ruang sidang paripurna terasa pekat oleh ketegangan. Agenda yang seharusnya berjalan linear, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 justru terjebak dalam labirin negosiasi yang alot. Jarum jam terus berputar, namun kesepakatan tampak jalan di tempat. Penundaan selama dua jam menjadi saksi bisu betapa “mahalnya” sebuah angka untuk disepakati bagi masa depan Parigi Moutong.
Isu yang berembus di selasar gedung menyebutkan adanya riak-riak keinginan untuk memperlebar pundi-pundi Pokir. Dari kesepakatan awal sebesar Rp10 miliar yang disesuaikan dengan napas fiskal daerah, muncul kabar burung yang menyebut angka itu membengkak secara bertahap. Tekanan politik ditengarai menjadi pemantik, hingga muncul dugaan angka itu merayap naik ke Rp20 miliar, bahkan sempat menyentuh isu permintaan tambahan Rp5 miliar lagi dalam struktur anggaran Parigi Moutong.
Suasana memanas ketika sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong terlihat mendatangi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Lobi-lobi terjadi di sudut-sudut ruangan, sebuah tarian diplomasi di bawah sorot lampu sidang yang mulai meredup dimakan waktu. Agenda asistensi dan evaluasi yang semula menjadi prioritas, terpaksa menepi sejenak demi menuntaskan tarik ulur anggaran yang belum bertemu titik temunya.
Baru saat malam kian larut, sekitar pukul 23.00 WITA, palu sidang kembali diketuk. Leli Pariani, mewakili Banggar, akhirnya membacakan laporan di hadapan Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid. Di atas kertas, total alokasi anggaran Rp1,7 triliun diproyeksikan untuk membangun Bumi Parigi Moutong setahun ke depan.
Namun, spekulasi yang terlanjur liar di tengah publik segera diredam oleh Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred Tonggiroh. Dalam keterangannya di penghujung tahun, ia tampil sebagai sosok yang menegaskan garis batas. Baginya, angka Rp10 miliar adalah ketetapan yang tak bisa ditawar oleh ambisi mana pun di Parigi Moutong.
”Dari asesmen kemampuan keuangan daerah, yang bisa masuk program itu hanya Rp10 miliar,” ucap Alfred dengan nada bicara yang tenang namun tegas.
Ia membantah keras adanya “drama tambahan” Rp10 miliar maupun Rp5 miliar yang santer dibicarakan di lingkungan Parigi Moutong. Baginya, urusan Pokir sudah selesai dipahat di angka awal.
“Finalnya tetap Rp10 miliar saja,” pungkasnya, menutup rapat pintu spekulasi yang sempat menganga lebar.
Kini, dokumen APBD 2026 telah berpindah tangan ke meja eksekutif, menanti restu asistensi di tingkat provinsi. Namun, sejarah akan mencatat malam di akhir Desember itu sebagai momen di mana angka-angka diperdebatkan dengan sengit, membuktikan bahwa anggaran Parigi Moutong bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan medan laga bagi kesejahteraan rakyat dan kepentingan politik yang saling mengintai.
FAYRUZ
