PARIGI, EQUATORNEWS – Dugaan adanya rapid test antigen berbayar pada tes Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong, belum lama ini, mendapat tanggapan dari
Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE.
Sebagai pimpinan pemerintah daerah , ternyata Wabup Badrun Nggai, mengaku tidak mengetahui kebijakan rapid test berbayar yang dipraktekkan oleh Dinas Kesehatan.
“ Sayatidak mengetahui kejadiannya. Sebenarnya mereka-mereka (Pejabat Dinas Kesehatan -red) harus tahu, menerapkan tarif untuk pelaksanaan rapid test, kalau tidak ada regulasinya, telah masuk kategori pungutan liar ,” ungkap Badrun saat ditemui sejumlah awak media, usai membuka acara pelatihan koperasi, di Parigi,Senin (11/10/2021).
Badrun menjelaskan, alasan pemberian insentif kepada petugas tenaga medis yang melakukan pengambilan sampel air liur, atau lendir, terhadap peserta CPNS, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan kebijakan berbayar pada pelaksanaan rapid test antigen.
Sebab, penarikan tarif juga harus mengacu para regulasi, dan jika memang legal harus masuk ke kas daerah terlebih dahulu, bukan dikelola sendiri oleh pihak OPD.
” Alokasi anggaran insentif tenaga medis telah disiapkan melalui dana Covid-19 bersumber dari APBD tahun 2021. Saya sendiri juga yang tahu itu. Ini harus mereka pahami, karena Dinas Kesehatan leading sektornya. Agak aneh kalau mereka tidak tahu,” ujarnya.
Terkait polemik itu kata Badrun, dia telah memerintahkan Inspektorat Daerah Parigi Moutong untuk melakukan pemeriksaan kepada Dinas Kesehatan. Untuk mengetahui pasti landasan atau regulasi yang digunakan.
” Persoalan ini juga telah diketahui aparat penegak hukum. Sehingga, kami harus segera menindaklanjutinya untuk membuat berita acara penyelesaian penanganan masalah . Dan memang kemarin saya rencana kemarin, setidak-tidaknya kami menurunkan Inspektorat Daerah untuk memeriksa,” tandasnya.
Kadis Kesehatan Parigi Mouting, Ellen Ludya Nelwan, saat dikonfimasi awak media, mengakui jika rapid test antigen kepada peserta ujia CPNS, adalah gratis, karena berasal dari bantuan pemerintah provinsi.
Namun, Ellen sapaan akrabnya, menjelaskan kebijakan berbayar diberlakukannya, untuk memberikan penghargaan kepada petugasnya, karena mereka merupakan tenaga honorer.
“Torang ini banyak dong. Terus memang gratis itu rapid. Cuman saya bilang, kasian kita punya tenaga honor semua itu, biar cuman dikasihkan reward , kasih akan apa,” jelas Ellen.
Dia juga menambahkan, peserta ujian CPNS bukan hanya dari Parigi Moutong saja, tetapi juga berasal dari daerah lain, yang dikhawatirkan terkonfirmasi Covid-19.
Terkait pembebebanan tarif sebesar Rp 100 ribu bagi para peserta, Ellen mengaku pihaknya tidak mematok besaran biaya. Namun, tergantung berapapun nominal diberikan secara suka rela oleh peserta.
“Tidak kita patok, hanya pesertanya saja yang berapa saja dorang punya keikhlasan,” tandasnya.
FAYRUZ/*
