PARIGI, EQUATORNEWS —
Dinamika politik di ruang paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong kembali berputar arah. Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait 53 titik Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang semula disepakati beberapa fraksi, kini tersendat di tengah jalan setelah Fraksi Partai Golkar melakukan “cikar kanan” dan meminta penundaan.
Langkah yang cukup mengejutkan itu disampaikan langsung dalam rapat paripurna, Selasa (11/11). Padahal sebelumnya, Fraksi Golkar bersama Perindo dan PKB sudah menandatangani surat resmi pengusulan pembentukan pansus. Namun, entah angin politik dari mana bertiup, mendadak Golkar memilih mundur satu langkah dengan alasan adanya instruksi dari pimpinan partai di tingkat atas.
Anggota DPRD Fraksi Golkar, Imam Muslihun, menyampaikan bahwa partainya diminta untuk menunda sementara pembentukan pansus.
“Karena dari pimpinan partai meminta untuk menunda dulu,” katanya singkat.
Fraksi Perindo yang turut menjadi pengusul, mengambil sikap lebih tenang. Anggotanya, Arnold, menyebut penundaan bukan masalah besar dan masih bisa dijadwalkan ulang.
“Apakah akan dibahas lagi Jumat atau minggu depan, bagi kami tidak ada masalah,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Keadilan Rakyat melalui anggotanya, Muhammad Fadli, mengungkapkan pihaknya sempat mendorong penggunaan hak angket sebelum beralih ke opsi pembentukan pansus. Namun langkah itu kandas lantaran belum terpenuhinya jumlah dukungan fraksi.
Dari Fraksi Gerindra, Faisan Badja menjelaskan bahwa sejak awal partainya menyerahkan sepenuhnya urusan WP/WPR kepada pemerintah daerah. Ia menambahkan, ketidakhadiran fraksinya dalam rapat sebelumnya bukan bentuk penolakan, melainkan karena sedang mendampingi kegiatan reses di beberapa kecamatan.
“Kami memohon maaf karena kemarin tidak hadir, sebab mendampingi pimpinan melakukan reses,” tuturnya.
Kini, pembentukan Pansus WP/WPR kembali berada di titik jeda. Semangat yang sempat berkobar di awal seolah meredup di tengah jalan—menyisakan tanda tanya di ruang publik: apakah keputusan menunda ini semata strategi politik, atau
sekadar refleksi dari angin instruksi yang tiba-tiba berubah arah.
FAYRUZ
