DPRD Parigi Moutong Rekomendasikan Penutupan Sementara Dapur MBG, Menyusul Kasus Dugaan Keracunan

Fayruz
Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, Memberikan Keterangan Pers, usai Memimpin RDP dengan Sejumlah Pihak Terlihat, atas Kasus Dugaan Keracunan MBG di Taopa. Foto : EwuatorNews

PARIGI MOUTONG, EQUATORNEWS –
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong kembali mendapat sorotan tajam. Setelah insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa 27 siswa SMP Negeri 2 Taopa, DPRD Parigi Moutong merekomendasikan penutupan sementara enam dapur penyedia MBG di daerah itu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, RS Bulu Napoae Moutong, Puskesmas Taopa, kepala sekolah, serta SPPG wilayah Parigi Moutong, Ketua Komisi IV DPRD Sutoyo menegaskan langkah ini demi keselamatan masyarakat.

“Kami minta seluruh dapur MBG dihentikan sementara selama 10 hari. Waktu itu bisa digunakan untuk melengkapi SOP, sertifikasi tenaga kerja, hingga standar gizi. Kalau semua terpenuhi, program ini tentu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sutoyo, Rabu (1/10/2025).

Dugaan Keracunan di Taopa

Insiden bermula ketika 27 siswa SMP Negeri 2 Taopa mengalami gejala mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi makanan MBG yang dipasok dari dapur Desa Nunurante, Kecamatan Taopa. Lima siswa bahkan sempat dirawat inap di RS Bulu Napoae Moutong.

PLT Direktur RS Bulu Napoae Moutong membenarkan adanya suspek keracunan tersebut, meski kondisi anak-anak kini sudah berangsur membaik.

Sementara itu, sampel makanan dari dapur MBG Desa Nunurante telah dikirim ke Balai POM Palu dan masih menunggu hasil uji laboratorium.

Dapur Belum Penuhi Standar

PLT Kadis Kesehatan Parigi Moutong, I Gede Widiada, mengungkapkan dapur pengelola MBG di Desa Nunurante belum memenuhi standar layak sehat dan higienitas yang diatur. Kondisi dapur dinilai tidak memenuhi persyaratan sanitasi, dan beberapa petugas pengelola belum memiliki kompetensi memadai.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Parigi Moutong, Chandra Setiawan. Ia menemukan fakta bahwa ahli gizi maupun tenaga dapur Nunurante belum mengantongi sertifikasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Diduga bukan hanya di Taopa, tetapi seluruh petugas di enam dapur MBG di Parigi Moutong belum bersertifikasi sesuai SOP BGN. Ini harus menjadi perhatian serius,” kata Chandra.

Kasus Serupa di Toboli

Insiden Taopa bukan yang pertama. Sebelumnya, indikasi serupa juga terjadi di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, di mana sejumlah siswa dilaporkan mengalami gejala mirip keracunan setelah menyantap makanan MBG. Meski tidak separah di Taopa, kasus tersebut menjadi sinyal bahwa pengawasan dapur MBG masih lemah.

Tanggung Jawab Pemerintah

DPRD menilai pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan. Selain menutup sementara enam dapur MBG mulai 1 Oktober 2025, mereka meminta Pemda mengintervensi secara administratif—mulai perekrutan tenaga kerja, penyediaan ahli gizi, akuntan, hingga tenaga teknis yang berstandar.

Koordinator Wilayah SPPG Parigi Moutong, Moh Fahri, menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan melaporkannya secara berjenjang hingga ke BGN. Namun, ia menegaskan keputusan final terkait penutupan dapur MBG tetap berada di tangan BGN.

Program yang Harus Dibenahi

Program MBG sejatinya lahir untuk meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, kasus di Taopa dan Toboli menjadi tamparan keras bahwa tanpa pengawasan ketat dan standar ketat, program mulia ini bisa berbalik membawa risiko kesehatan.

“Kita semua sepakat, MBG harus jalan. Tapi jangan sampai justru membahayakan generasi kita,” tegas Sutoyo menutup RDP.

FAYRUZ

Bagika Berita :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *