PARIGI MOUTONG, EQUATORNEWS — Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, H Erwin Burase, menegaskan pentingnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menelusuri siapa dalang di balik penambahan titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari semula 16 menjadi 53 lokasi.
Erwin menyebut langkah itu sebagai upaya agar proses pengungkapan berjalan transparan, objektif, dan sesuai mekanisme pengawasan lembaga legislatif.
“Saya rasa kurang baik kalau saya sendiri yang melaporkan bawahan saya. Dengan adanya Pansus, prosesnya akan lebih objektif karena DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk menelusuri siapa saja yang terlibat dalam penambahan usulan titik WPR menjadi 53 lokasi,” ujar Erwin usai menghadiri rapat paripurna, Selasa, 28 Oktober 2025.
Menurutnya, DPRD melalui Pansus memiliki kewenangan untuk memanggil berbagai pihak guna mengklarifikasi dan menelusuri lebih dalam asal-usul penambahan titik tambang rakyat yang kini menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Bupati Erwin menjelaskan, hasil kerja Pansus nantinya akan dituangkan dalam satu rekomendasi resmi yang disampaikan kepada aparat penegak hukum serta dirinya selaku kepala daerah.
Saat ditanya mengenai siapa saja oknum yang diduga terlibat, Erwin enggan berspekulasi. Ia menyarankan agar penelusuran dilakukan langsung ke Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP Parigi Moutong yang secara teknis berwenang menyusun dokumen usulan WPR.
“Untuk orang dalam saya belum tahu, kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Saya belum bisa menjawab karena itu lebih diketahui oleh bagian tata ruang,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika hasil Pansus nantinya menemukan keterlibatan oknum dari kalangan pemerintah, pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Sanksi pasti ada, namun kita akan pelajari terlebih dahulu, termasuk rekomendasi dari DPRD,” pungkasnya.
FAYRUZ
