Palu, EQUATORNEWS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) secara resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pascagempa bumi di Kabupaten Sigi per 31 Juli 2026. Pemerintah kini mengalihkan fokus penuh pada percepatan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memimpin Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Senin (3/8/2026).
”Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi,” kata Wagub Reny dalam arahannya.
Wagub menegaskan bahwa berakhirnya status transisi darurat bukan berarti berakhir pula pendampingan dari pemerintah. Pemprov Sulteng memastikan akan terus mengawal dan memonitor berbagai program penanganan bencana yang masih berjalan, terutama penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
Kabupaten Sigi menjadi perhatian dan fokus utama penanganan lantaran mengalami dampak paling parah akibat guncangan gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026 lalu. Oleh karena itu, sinergi antara Pemprov, Pemkab Sigi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait dianggap sebagai kunci utama percepatan pemulihan.
”Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik,” ujar Reny.
Selain percepatan penyelesaian hunian, penanganan fase pemulihan ini juga difokuskan pada perbaikan infrastruktur publik serta pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sigi secara menyeluruh.
Rapat koordinasi evaluasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPBD Provinsi Sulteng Ir. Asbudiyanto, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Sulteng, serta jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.
