Palu, EQUATORNEWS – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong resmi menjalin kerja sama strategis dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor BPKP Sulteng, Palu, pada Rabu (6/5/26).
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP., serta disaksikan oleh jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Parigi Moutong.
Dalam sambutannya, Bupati H. Erwin Burase menegaskan bahwa sinergi ini bukan sekadar seremonial, melainkan landasan hukum untuk memperkuat tata pemerintahan yang baik (good governance).
“Kami berharap melalui sinergi ini, tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang jauh lebih baik, serta peningkatan kualitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Bupati Erwin.
Beliau memaparkan tiga poin utama yang menjadi fokus dalam MoU ini:
• Reformasi Birokrasi: Menciptakan sistem yang efisien dan melayani.
• Peningkatan Pelayanan Publik: Memastikan masyarakat mendapatkan layanan optimal.
• Mitigasi Risiko: Mencegah potensi penyimpangan keuangan sejak dini.
Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, menyambut hangat langkah proaktif Pemkab Parigi Moutong. Mengingat wilayah Parigi Moutong yang sangat luas—terdiri dari 23 kecamatan dan 278 desa—Agus menekankan pentingnya akuntabilitas di era digital.
”Sekarang pengawasan ada di mana-mana. Salah sedikit saja bisa langsung viral di media sosial. Karena itu, pemerintah dituntut memiliki akuntabilitas yang luar biasa,” ungkap Agus.
Menariknya, BPKP Sulteng menawarkan pendekatan yang lebih humanis. Agus mengubah istilah “Pengawasan“ menjadi “Pengawalan” agar proses pendampingan terasa lebih nyaman bagi jajaran pemerintah daerah. Ia juga berkomitmen memperkuat fungsi Inspektorat agar benar-benar menjadi “tangan kanan” Bupati dalam mengawal integritas daerah.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Inspektur Inspektorat, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Plt. Kadis PUPRP, Plt. Kadis Kominfo, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Perhubungan. BPKP juga menyatakan membuka pintu konsultasi kapan saja bagi Pemkab Parigi Moutong, baik secara formal maupun informal, demi kelancaran manajemen risiko daerah.
