Abdul Gafur Radjangguni: Tentang Istri Bupati dan Seleksi JPT, Biarkan Kompetensi yang Bicara

Fayruz
Abdul Gafur Radjangguni S.PdI M.PdI

Menanggapi pemberitaan media salah satu media online di Parigi ,pada laman sosial media Facebook tanggal 3 Oktober 2026 terkait pernyataan Bupati Erwin soal istrinya yang masuk dalam tiga besar JPT, terdapat satu kalimat yang menarik untuk dicermati: “Nanti kita lihatlah.”

Oleh : Abdul Gafur Radjangguni S.PdI M.PdI – Akademisi Unismuh Palu – Putra Daerah Parigi Moutong

Kalimat tersebut tentu dapat dimaknai beragam oleh publik. Namun, dalam situasi seperti ini, menurut saya akan lebih baik apabila pernyataan tersebut dapat disertai dengan penegasan yang memberikan ruang bagi publik untuk memahami bahwa proses akan tetap berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika yang bersangkutan memang memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, tentu selayaknya diberikan ruang yang sama untuk membuktikan kemampuan tersebut. Pada saat yang sama, status sebagai istri kepala daerah juga tidak semestinya menjadi alasan untuk memberikan keistimewaan maupun menjadi dasar untuk mengesampingkan kapasitas seseorang.

Terhadap adanya kritik dari sebagian masyarakat, mungkin jawaban yang lebih menenangkan adalah: “Nanti kita lihat kinerjanya.” Sebab pada akhirnya, masyarakat tentu akan menilai bukan hanya dari proses penempatan seseorang dalam sebuah jabatan, tetapi juga dari bagaimana yang bersangkutan menjalankan amanah dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Dan yang tidak kalah penting, menurut saya, perlu ada penegasan bahwa Bupati tidak mengintervensi kewenangan maupun proses yang menjadi ranah mekanisme JPT. Seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, dengan pertimbangan yang objektif, transparan dan profesional. Dan hasilnya telah ditetapkan.

Sebagai anak daerah, saya melihat persoalan ini tidak perlu ditempatkan dalam bingkai siapa yang membela dan siapa yang menentang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap jabatan strategis di daerah diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas dan kemampuan untuk bekerja.

Publik boleh bertanya, publik boleh memberikan kritik, dan pemerintah juga memiliki ruang untuk memberikan penjelasan. Tetapi pada akhirnya, kinerja dan hasil kerja-lah yang akan menjadi jawaban paling objektif.

Karena yang kita harapkan bukan sekadar siapa yang menduduki sebuah jabatan, melainkan siapa yang benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan membawa Parigi Moutong bergerak lebih baik.

Biarkan proses berjalan sesuai aturan, biarkan kewenangan bekerja pada tempatnya, dan biarkan kinerja yang membuktikan.***

Bagika Berita :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *