Parigi Moutong, EQUATORNEWS – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Koordinasi Program Sehat Sulawesi Tengah dalam rangka penguatan layanan kesehatan primer. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati pada Kamis (7/5/26) ini bertujuan untuk mensinergikan kebijakan daerah dengan program nasional demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Mewakili Bupati H. Erwin Burase, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ibu Aswini Dimple, membuka secara resmi pertemuan tersebut. Ia didampingi oleh Koordinator Program SEHAT Sulawesi Tengah, Bapak Nudiatulhuda Mangun.
Dalam sambutannya, Aswini Dimple menyampaikan bahwa pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi adalah pilar penting pembangunan yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2026 yang menitikberatkan pada transformasi sistem kesehatan dan penguatan SDM unggul.
“Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat komitmen melalui inovasi daerah, seperti program Berani Sehat dan Gerakan Sehat Bersama. Kami ingin memastikan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Aswini.
Meski berbagai program telah berjalan, Aswini memaparkan sejumlah data yang memerlukan perhatian serius dari seluruh lintas sektor:
- Kekerasan: Tercatat 130 kasus pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Kematian Ibu & Anak: Terdapat 10 kasus kematian ibu dan 81 kasus kematian anak yang menjadi rapor penting untuk perbaikan kualitas layanan.
- Stunting: Prevalensi stunting berada di angka 9,3%, yang menuntut penguatan perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan.
- KB & HIV: Capaian KB aktif mencapai 69,87%, namun edukasi terkait 32 kasus HIV yang ditemukan juga terus ditingkatkan agar pelayanan tetap inklusif dan tanpa diskriminasi.
Program SEHAT ini diharapkan mampu memperkuat pendekatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif. Melalui Gerakan Sehat Bersama, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Saya berharap koordinasi ini menghasilkan langkah konkret, memastikan setiap individu, terutama perempuan dan remaja, memiliki akses terhadap informasi benar dan perlindungan dari kekerasan,” tutupnya.
