PARIGI, EQUATORNEWS – Genderang perang ditabuh. Di jantung Kabupaten Parigi Moutong, Kapolres AKBP DR Hendrawan Agustian Nugraha S.IK MH, mengobarkan perlawanan habis-habisan terhadap dua duri yang menusuk nadi masyarakat: racun narkotika dan luka menganga tambang emas tanpa izin, PETI.
Komitmen itu bukan sekadar gema di ruang rapat. Bukti telah ditegakkan. Para pengedar narkoba dibungkam, lubang-lubang PETI yang menggerogoti bumi disegel. Namun Hendrawan sadar, borgol dan pasal tak cukup membendung arus gelap jika dibiarkan berjalan sendiri.
“Penegakan hukum ini bukan formalitas. Kami tidak bisa bergerak sendiri,” tegas Hendrawan di Parigi, Selasa 5/5/2026. Suaranya lantang, menembus sunyi.
Drama “Kucing-kucingan” di Rimba Tambang
Hendrawan membongkar borok lama PETI: permainan sembunyi yang menguras tenaga. Begitu seragam cokelat tiba, mesin dompeng mati. Begitu jejak aparat hilang, tambang kembali menggeram, mengoyak tanah.
“Jangan sampai ketika tim turun mereka berhenti, tapi begitu petugas ditarik mereka kembali beraktivitas. Ini yang membuat seolah tidak ada efek jera,” ujarnya tajam. Seperti bayangan yang tak pernah benar-benar mati.
Lebih pedih lagi, Hendrawan menunjuk sunyinya laporan dari akar rumput. Desa-desa yang berdiri di atas urat emas itu justru memilih bungkam. Padahal mata dan telinga mereka paling dekat dengan denyut pelanggaran.
“Selama ini polisi selalu disorot, tapi hampir tidak ada laporan resmi dari desa. Kalau ingin efektif, pencegahan harus dimulai dari tingkat bawah,” katanya. Sebuah tamparan bagi pembiaran.
Seruan Kolaborasi, Bukan Sekadar Razia
Bagi Hendrawan, perang melawan PETI tak bisa dimenangkan dengan moncong senjata semata. Ia menuntut orkestra besar: kabupaten, kecamatan, desa, hingga tokoh adat dan agama harus satu nada. Edukasi tentang racun PETI bagi hukum dan lingkungan harus mengalir sampai ke bilik-bilik warga.
Namun ia juga mengingatkan: setelah palu penindakan diketuk, jangan tinggalkan rakyat dalam jurang. Banyak perut yang selama ini bergantung pada debu emas ilegal.
“Harus ada solusi setelah penindakan. Pemerintah daerah perlu hadir memberikan pilihan ekonomi lain,” ungkapnya. Karena memberantas tanpa memberi jalan, hanya menyisakan bara baru.
Soal isu oknum pembeking, Hendrawan memutus tegas. Itu ulah individu. Institusi tak pernah merestui pengkhianatan terhadap hukum.
“Tidak ada yang melegitimasi tindakan ilegal, apalagi merestui. Kalau semua pihak bersinergi dan tidak ada pembiaran, saya yakin pelanggaran seperti PETI bisa ditekan,” pungkasnya.
Di Parigi Moutong, perang belum usai. Tapi satu hal pasti: Kapolres telah menyalakan obor, dan kini ia menunggu desa, daerah, dan seluruh elemen untuk ikut menjaga apinya tetap menyala.
FAYRUZ
