PARIGI, EQUATORNEWS – Jalur dua Kelurahan Masigi menjadi panggung yang bising pada Minggu, 13 September 2026. Di aspal yang membelah Kota Parigi itu, gerak jalan memeriahkan hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat dilepas. Ketua KONI Sulawesi Tengah, Mohammad Fatur Razak, mengangkat bendera start. Di antara kerumunan yang melangkah, ada yang janggal: puluhan wajah yang sehari-hari dikenal sebagai aparatur negara, kini berbalut kostum berlogo bintang mercy.
Dugaan itu segera mengental. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja – PNS dan PPPK – di Kabupaten Parigi Moutong diduga melanggar pagar disiplin. Atribut partai di tubuh aparatur negara, di ruang yang seharusnya steril dari warna politik praktis.
Prinsip itu Tak Kabur. Netralitas Adalah Napas ASN.
Plt. Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Aktorismo Kay, tak menampik. Secara regulasi, kata dia, pelibatan itu terlarang.
“Secara regulasi tidak diperbolehkan dan itu termasuk kategori pelanggaran,” ujarnya.
BKPSDM, kata Aktorismo, akan menelusuri. Memanggil, memeriksa, menakar sejauh mana keterlibatan masing-masing.
“Kami akan telusuri berdasarkan informasi dan sejauh mana status keterlibatannya. Akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan,” katanya.
Karena kalender belum memasuki masa pemilu, penanganannya masih di meja internal. Namun pintu koordinasi dengan Bawaslu tetap terbuka bila temuan membutuhkan lensa yang lebih luas. Sanksi, ia menegaskan, akan mengikuti jenis dan tingkat pelanggaran.
“Dan Insyaallah sesuai regulasi,” ujarnya, mengingatkan bahwa imbauan menjaga netralitas telah berulang kali disampaikan.
Di tengah sorotan itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tampil di panggung yang sama, namun pada malam harinya. Di Lapangan Permata, Kelurahan Masigi, HUT Demokrat dirangkaikan dengan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, Minggu itu juga.
Dari mimbar itu, Anwar memberi garis batas. Kegiatan tersebut, katanya, adalah seremoni terbuka untuk rakyat, bukan kampanye politik.
“Ini bukan kampanye. Kita bedakan kampanye dengan kegiatan seremonial seperti ini, lomba dan sebagainya. Siapa saja boleh ikut,” kata Anwar.
Aturan main kampanye, ia melanjutkan, memang berbeda. Di arena itu, aparatur tak boleh masuk.
“Kalau acara itu kampanye, tidak boleh sembarang ikut. Seperti pegawai (ASN dan PPPK) tidak boleh, karena ini adalah perayaan yang terbuka untuk umum,” ujarnya.
Ia menunjuk keragaman warna di lapangan sebagai bukti. Banyak partai hadir.
“Buktinya di sini banyak partai yang hadir, termasuk Pak Bupati. Pak Bupati ini warnanya kuning,” ujar Anwar.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memilih jeda. Ia meminta persoalan dilihat secara objektif, dipelajari dulu kadar keterlibatannya.
“Artinya dipelajari dulu sejauh mana keterlibatannya di kegiatan itu,” kata Erwin.
Ia menyerahkan kompas kepada BKPSDM untuk memastikan aturan yang berlaku. Jika pelanggaran terbukti dan sanksi memang harus dijatuhkan, maka palu akan diketuk.
“Kalau secara aturan harusnya diberikan sanksi, maka itu akan diberlakukan,” tegasnya.
Dengan demikian, dua narasi bertemu di satu lapangan: gubernur yang menempatkan acara sebagai seremoni terbuka, dan pemerintah kabupaten yang tetap membuka buku regulasi netralitas ASN. Antara biru pesta dan abu-abu aturan, jaraknya kini sedang diukur.
FAYRUZ/*
