Parigi Moutong, EQUATORNEWS – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui pembahasan sejumlah persoalan strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, tekanan fiskal daerah, hingga penanganan bencana alam.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang diterima langsung Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, didampingi Sekretaris Daerah Zulfinasran, di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (29/10/2026).
Rombongan DPRD Sulteng dipimpin Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim, bersama sejumlah anggota dewan, di antaranya Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Erwin Burase menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama terkait kondisi geografis dan keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Ia menjelaskan, Kabupaten Parigi Moutong memiliki bentang wilayah sekitar 512 kilometer, mulai dari Sausu hingga Mangkoso. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, penanganan abrasi pantai, serta normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir.
Selain persoalan infrastruktur, Pemkab Parigi Moutong juga menghadapi tekanan anggaran yang cukup besar. Belanja pegawai daerah hampir mencapai Rp1 triliun, sementara kebutuhan penanganan bencana, termasuk banjir dan puluhan titik kebakaran hutan di wilayah utara, membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Bupati juga menyoroti kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp22,6 miliar.
“Ada dana DBH khusus untuk Parigi Moutong yang kurang salur atau belum dibayarkan oleh pusat sebesar Rp22,6 miliar. Ini hak masyarakat kami yang harus diperjuangkan bersama oleh provinsi,” tegas Erwin.
Ia turut mengusulkan agar pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat disesuaikan dengan skema 60 persen untuk kabupaten dan 40 persen untuk provinsi. Usulan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan.
Persoalan kewenangan dan pemeliharaan jalan juga menjadi perhatian Bupati. Menurutnya, sejumlah ruas jalan kabupaten selama ini turut menanggung beban lalu lintas antardaerah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pusat.
“Jangan sampai masyarakat kami menilai pemerintah daerah dianaktirikan. Jalan di depan kita lebih banyak dimanfaatkan oleh fasilitas transportasi antardaerah milik pusat dan provinsi, tetapi perawatannya dibebankan ke kabupaten,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Arus Abdul Karim, menyatakan komitmen DPRD untuk mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Parigi Moutong.
Ia berharap kunjungan kerja tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga berbagai persoalan pembangunan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, menjelaskan sejumlah hal terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyesuaian pendapatan dan pembiayaan APBD.
Ia menyampaikan bahwa persoalan kekurangan penyaluran DBH dari pemerintah pusat saat ini sedang diproses secara bertahap, dengan target penyelesaian untuk alokasi tahun anggaran mendatang.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin, menyoroti pentingnya penanganan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir.
Menurutnya, kejelasan status dan kewenangan ruas jalan, baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten maupun provinsi, sangat diperlukan agar penanganan dan penganggarannya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Pemkab Parigi Moutong dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
Kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan fiskal, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong.
