PARIGI, EQUATORNEWS – DPRD Parigi Moutong gelar sidang Paripurna tentang Laporan Pansus atas Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Parigi Moutong tahun 2020, sidang tersebut dipimpin dan dibuka langsung ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto bertempat diruang sidang kantor DPRD Parigi Moutong. jumat, (7/5/2021).
Turut hadir Wakil Bupati Parigi moutong H Badrun Nggai SE, Wakil Ketua I DPRD Faisan Badja SE, Wakil Ketua II DPRD, Alfres Tonggiro, dan 24 anggota DPRD serta jajaran instansi terkait.
Laporan Pansus terkait agenda beberapa penyelenggaraan program kerja pemerintah daerah yang masuk dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Parigi Moutong tahun anggaran 2020 telah disepakati dan diserahkan kepada ketua DPRD Parigi Moutong.
Disampaikan oleh sekertaris Pansus Leli Pariani SH, menyampaikan selaku perpanjangan tangan atas kinerja pemerintah daerah, pansus DPRD juga melakukan segala upaya dalam berbagai pengawasan baik saran, masukan ataupun koreksi.
Leli Pariani mengatakan, Pansus telah mempelajari dan melakukan pengkajian atas LKPJ, dan adapun catatan tersebut bahwa LKPJ Bupati telah memenuhi ketentuan, namun dalam kebijakan pengelola keuangan belanja kata Leli Pariani, Pansus DPRD hanya memberi masukan khusus terhadap tulisan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat perbedaan angka tulisan saja pada nilai anggaran yang ada pada buku laporan LKPJ dengan penyampaian penjelasan yang disampaikan secara langsung oleh Bupati Parigi Moutong.
“Ini perlu harus menjadi kehati hatian dalam penulisan penempatan angka agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi semua pihak,” kata leli.
Mengenai pengelolaan belanja daerah Leli menyampaikan, agar belanja modal maupun belanja pegawai agar dapat dilaksanakan sekaligus terhadap pembelanjaan yang diperuntukan atau yang dialihkan pada kegiatan penanggulangan pencegahan maupun penunjang ekonomi masyarakat dalam situasi pandemi Covid 19 dapat cepat diserap atau dipergunakan demi tercapainya pemulihan ekonomi dimasyarakat dan mengurangi recofusing anggaran.
Leli menambahkan, untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan secara umum DPRD menilai kinerja Bupati Parigi Moutong dalam penyelenggaran urusan daerah selama tahun 2020 cukuplah baik namun perlu juga adanya autensi terhadap masa masa yang akan datang meski pemerintah daerah telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut dari BPK RI terhadap laporan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Parigi Moutong. Badrun Nggai, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pihak anggota DPRD terhadap pelaksanaan sidang pansus mengenai Laporan LKPJ Bupati tahun 2020.
Lanjut Badrun Nggai, agenda laporan pansus dan penyerahan keputusan DPRD atas pertanggung jawaban LKPJ Bupati parigi Moutong tahun anggaran 2020 yang telah disepakati, dan atas nama pimpinan daerah dipihak eksekutif mengucapkan terimah kasih atas kinerja yang telah dibangun bersama, karena tanpa pihak legislatif roda program kerja dipemerintahan tidak akan sejalan dan seimbang olehnya dengan harapan yang lebih.
Badrun meminta, dukungan serta kerjasama yang baik antar Anggota DPRD bersama Pemerintah Daerah sehingga kedepannya pemerintah daerah terus dapat bersinergi bersama jajaran DPRD dalam pencapaian penyelenggaran program pembangunan maupun peningkatan pemulihan ekonomi dimasyarakat dimasa pandemi Covid 19.
Selaku pihak eksekutif telah menerima laporan pansus tentang LKPJ Bupati Parigi Moutong tahun anggaran 2020. Badrun mengatakan, tentunya menjadi masukan yang produktif dan sangat berharga dalam penyelenggaraan program pemerintahan kedepannya.
Sehubungan dengan pelaksanaan rapat paripurna DPRD atas laporan pertanggung jawaban LKPJ bupati Parigi Moutong tahun anggaran 2020 ini, merupakan sebuah wujud serta ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang undangan dan Pemda Parigi Moutong berharap kepada jajaran anggota DPRD agar selalu setia dalam memberikan dorongan dan saran konsumtif untuk mewujudkan visi daerah kabupaten Parigi Moutong yaitu memantapkan Kabupaten Parigi Moutong Terdepan, Maju, Adil, Merata dan Berkelanjutan juga Berdaya Saing,” jelasnya.
Berbagai prestasi dan kekurangan pada tahun 2020 yang telah dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban LKPJ diharapkan agar menjadi titik temu kesepahaman antara pihak legislatif dan eksekutif dalam rangka prospek perbaikan kedepannya nantinya,” tutup Badrun.
YUSUP TOWANDA/*
