PARIGI, EQUATORNEWS — Di bawah langit Desa Avolua yang ranum, aroma manis durian montong menyeruak di antara kecemasan dan harapan. Di sinilah, di dalam ruang-ruang packing house milik PT Sentra Pangan Sejahtera, masa depan emas hijau Sulawesi Tengah sedang dipertaruhkan.
Kamis, 28 Mei 2026, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahabat Abdul Kadir Karding, berdiri di tengah kepungan buah berduri yang siap melanglang buana. Namun, kunjungan kerja ini bukan sekadar seremoni pelepasan komoditas. Ini adalah medan laga diplomasi pangan yang dipimpin langsung oleh Karding, sebuah ikhtiar mengejar restu dari tembok tebal bernama General Administration of Customs of China (GACC).
Senjata Tak Terlihat di Garda Depan
Dengan nada bicara yang bergetar penuh penekanan, Karding mengibaratkan lembaganya sebagai benteng pertahanan senyap. Di era modern, kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diuji oleh moncong meriam, melainkan oleh mikroba, virus, dan kepatuhan terhadap standardisasi global.
”Badan Karantina ini ibarat Kementerian Pertahanan Non-Militer. Jika militer menggunakan senjata dan baju loreng, kami menjaga Indonesia dari masuknya hama, penyakit, virus, dan bakteri yang dapat merusak tumbuhan, hewan, dan perikanan kita,” ujar Karding, memecah keheningan aula.
Di bawah titah Presiden Prabowo Subianto, Karding kini memikul mandat baru: memutar roda ekonomi hijau dan biru demi kemandirian bangsa. Durian Parigi Moutong bukan lagi sekadar buah pencuci mulut, melainkan katalis kesejahteraan yang berpotensi meretas belenggu kemiskinan di pesisir Teluk Tomini.
Mendengar Jeritan dari Akar Rumput
Usai merampungkan sambutannya yang membakar semangat, suasana formal seketika mencair. Karding melangkah turun, meruntuhkan sekat birokrasi, dan menggelar dialog lesehan yang hangat bersama para petani durian Parigi Moutong. Di hadapan orang nomor satu di Barantin itu, para petani menumpahkan keluh kesah, mulai dari peliknya rantai pasok, mahalnya biaya perawatan, hingga ketakutan mereka akan bayang-bayang kegagalan ekspor. Karding mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat dan memberikan solusi taktis di bawah riuh rendah kepatuhan pada regulasi.
Dalam lawatan penuh tensi strategis ini, Karding tidak berdiri sendiri. Ia dikawal ketat oleh barisan pemangku kebijakan daerah yang menunjukkan soliditas penuh. Tampak mendampingi Bupati Parigi Moutong bersama Wakil Bupati Abdul Sahid, serta tokoh politik Erwin Burase. Kehadiran Ketua beserta unsur pimpinan DPRD Kabupaten Parigi Moutong kian menegaskan bahwa urusan durian ini telah menjadi konsensus politik lokal yang krusial.
Ketegasan hukum dan pengamanan investasi hijau ini juga tampak nyata dengan hadirnya Kapolres Parigi Moutong, AKBP Dr Hendrawan AN S.IK MH. Sementara dari gerbong pelaku usaha, gerak langkah Karding disokong penuh oleh Ketua Kadin Parigi Moutong, Faradiba Zaenong, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Durian Indonesia (Apdurin) Parigi Moutong, Hengky Idrus, yang menjadi motor penggerak hilirisasi di lapangan.
Ironi di Balik Angka Ratusan Miliar
Parigi Moutong sejatinya adalah raksasa yang sedang tertidur. Di atas hamparan lahan seluas 6.434 hektare, ribuan pohon durian tumbuh subur. Tahun lalu, daerah ini berhasil mengapalkan 6.035 ton durian dengan nilai ekonomi yang fantastis, berkisar antara Rp404 miliar hingga Rp470 miiliar per tahun.
Namun, di balik angka-angka megah itu, tersimpan ironi yang menganga. Karding membeberkan kontras yang tajam antara ketidaktahuan dan pengelolaan yang presisi. Sebatang pohon durian yang dibiarkan tumbuh merana tanpa sentuhan teknologi hanya mampu menyumbang Rp4 juta bagi petaninya.
Sebaliknya, jika dirawat layaknya mutiara, sebatang pohon durian montong mampu melahirkan hingga satu ton buah berkualitas prima, mengalirkan pundi-pundi hingga Rp240 juta per pohon. Sebuah lompatan nasib yang sayangnya masih terganjal oleh birokrasi dan ketatnya regulasi internasional.
Sertifikasi yang Menjerat
Pasar China adalah kekasih yang menuntut kesempurnaan tanpa cela. Lewat aturan GACC yang rigid, setiap butir durian yang masuk ke Negeri Tirai Bambu harus memiliki “akta kelahiran” yang jelas melalui Good Agricultural Practices (GAP) serta bebas dari organisme pengganggu tumbuhan.
Di sinilah letak mendungnya proyeksi ekspor Parigi Moutong yang menjadi sorotan Karding:
- Dari total 6.434 hektare lahan durian, baru sekitar 2.000 hektare yang mengantongi registrasi resmi.
- Dari 42 packing house yang tersebar di Sulawesi Tengah, baru 7 yang diakui dan terdaftar di GACC.
”Saya meminta kepada Pak Bupati, Ketua DPRD, dan seluruh pihak untuk membantu meregistrasi kebun-kebun dan packing house yang belum terdaftar. Tanpa pemenuhan standar ini, kita tidak akan pernah bisa mengekspor ke luar negeri,” tegas Karding, melempar bola panas tanggung jawab kepada jajaran forkopimda yang berderet di sampingnya.
Memutus Rantai Pungli dengan Digital
Menutup rangkaian kunjungannya, Karding menjanjikan sebuah fajar baru bagi pelayanan karantina: digitalisasi total. Sebuah langkah radikal untuk membabat habis interaksi tatap muka yang kerap menjadi inkubator subur bagi praktik pungutan liar (pungli).
Sebab, di mata Karding, durian Parigi Moutong adalah anugerah ilahi yang tak boleh dicoreng oleh ketamakan manusia. Dagingnya yang lembut, aromanya yang memabukkan, dan rasanya yang legit adalah modal alamiah yang tak dimiliki negara pesaing.
”Tuhan memberikan kita nikmat luar biasa. Durian kita ini teksturnya lembut, baunya harum, dan rasanya enak. Insyaallah salah satu yang terbaik di dunia. Tugas kita sekarang adalah menjaga, menanam, dan merawatnya dengan standar yang benar,” pungkas Karding.
Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah, aliansi pengusaha, dan para petani Desa Avolua. Apakah kepemimpinan Karding di Barantin mampu memacu mereka mendobrak ketatnya gerbang GACC, ataukah durian-durian premium itu hanya akan menjadi saksi bisu dari potensi yang layu sebelum berkembang. FAYRUZ
