PARIGI, EQUATORNEWS – Di bawah langit Parigi Moutong, sebuah ketegangan tak kasat mata sedang merayap di lembaran-lembaran siaran pers resmi. Ini bukan lagi soal riak birokrasi biasa, melainkan tentang jemari para perajin teks di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dituding gemar mengaburkan jejak sejarah, merobek catatan peran pihak lain yang bahkan belum kering tinta ejaannya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Parigi Moutong, Faradiba Zaenong, akhirnya melepas sauh amarahnya yang terpendam. Kekecewaan mendalam meruyak karena instansi yang seharusnya menjadi menara penyiar kebenaran itu, dinilai berulang kali mereduksi, mendistorsi, dan menyulap keringat serta ide yang lahir dari rahim KADIN menjadi panggung sepihak yang sunyi dari apresiasi proporsional.
Sumbu konflik ini menyala hebat pasca-sebuah helatan di Desa Avulua. Di dalam ruang-ruang pendingin milik PT Sentra Pangan Sejahtera (SPS), aroma harum durian Parigi yang siap melanglang buana lewat jalur ekspor, mendadak berubah getir di ruang publik. Diskominfo merilis kabar bahwa Dialog Optimalisasi Kualitas Ekspor Komoditas Durian Parigi Melalui Pendampingan Karantina adalah murni agenda bentukan mereka bersama Badan Karantina Indonesia.
Namun, di atas meja KADIN, lembaran-lembaran kertas bicara dengan bahasa yang jauh berbeda. Surat undangan resmi berkop KADIN yang dikirimkan jauh-jauh hari kepada Kepala Badan Karantina Republik Indonesia menjadi bukti otentik, bahwa dialektika itu dirancang, dipersiapkan, dan digerakkan oleh dinamisme organisasi para pengusaha, bukan dari laci meja Diskominfo.
”Kami sangat menghargai kehadiran dan dukungan pemerintah dalam setiap kegiatan pembangunan ekonomi. Namun menghargai itu bukan berarti menghapus fakta. Fakta harus tetap menjadi dasar dalam penyampaian informasi publik,” ucap Faradiba, suaranya sarat akan kekecewaan yang mendalam.
Monopoli Narasi yang Menghapus Peran
Bagi Faradiba, distorsi informasi ini bukanlah sekadar kekhilafan jemari yang tergelincir di atas papan ketik (clerical error) yang kasat mata. Ini adalah sebuah pola yang sistematis, sebuah syahwat publikasi dari Diskominfo yang terus berulang dalam berbagai momentum, hingga mengikis batas antara realitas objektif dan fatamorgana informasi. KADIN merasa peran strategis mereka kerap dikaburkan ke dalam ruang hampa, dikecilkan hingga nyaris tak bernyawa dalam narasi-narasi resmi.
Ia menilai, fungsi luhur Diskominfo sebagai jembatan kebenaran kini telah bergeser menjadi sekadar alat mekanis yang menegasikan kontribusi pihak lain.
Infografis Kronologi Distorsi Informasi
| Pihak Penggagas Nyata | Narasi yang Diterbitkan Diskominfo | Bukti Otentik KADIN |
|---|---|---|
| KADIN Parigi Moutong | Kegiatan Sepihak Pemda & Badan Karantina | Surat Undangan Resmi sebelum acara |
| Pelaku Usaha & Petani Lokal | Program Inisiatif Sektoral Birokrasi | Dokumen Rancangan Agenda Mandiri |
“Saya tidak melihat ada alasan untuk sekadar dievaluasi,” lanjut Faradiba dengan nada getir yang tertahan. “Jika berulang kali terjadi dan terus mengaburkan fakta, maka pejabat yang bertanggung jawab terhadap narasi seperti ini seharusnya dicopot. Jabatan komunikasi publik harus diisi oleh orang-orang yang mampu menjaga objektivitas dan integritas informasi, bukan mereka yang justru membangun persepsi berbeda dari kenyataan.”
Retaknya Kemitraan di Ruang Publik
Kini, riak di permukaan mulai menimbulkan tanya di benak publik. Mengapa kerja keras para saudagar, petani, dan organisator sipil harus dieliminasi dari catatan sejarah demi pemanis laporan publikasi?
Sebagai mitra strategis yang selama ini membukakan pintu investasi dan meretas jalan ekspor komoditas lokal, KADIN merasa hubungan kemitraan ini sedang didera ketidakadilan narasi. Hubungan yang sehat, menurut Faradiba, harus beralaskan saling menghargai kontribusi masing-masing pihak, bukan dengan cara menggunting pita informasi di atas peluh orang lain.
”KADIN tidak pernah meminta untuk dipuji atau dibesarkan. Tetapi jangan pula kerja keras organisasi, pelaku usaha, petani, dan seluruh pihak yang terlibat dihapus dari catatan publik hanya untuk membangun narasi tertentu. Sejarah pembangunan daerah harus ditulis berdasarkan fakta, bukan berdasarkan siapa yang memiliki akses terhadap media,” pungkasnya retoris.
Di akhir kalimatnya, Faradiba mengingatkan sebuah kebenaran purba dalam dunia informasi: ketika fakta mulai ditekuk demi sebuah ego kelembagaan, yang runtuh sejatinya bukan sekadar nama baik sebuah organisasi, melainkan tiang-tiang kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas informasi yang diproduksi oleh Diskominfo itu sendiri. Kini, kritik tajam dan tuntutan pencopotan itu tertuju lurus ke jantung dinas komunikasi tersebut. Apakah mereka akan berbenah menyelamatkan integritas informasi, atau membiarkan para perajin katanya terus merajut jubah ilusi yang mengaburkan realitas?
FAYRUZ
