PARIGI, EQUATORNEWS – Di bawah lengkung langit Parigi Moutong yang menyimpan asin peluh para pelaut, sebuah mimpi tentang pemukiman yang lebih manusiawi tengah ditenun. Program Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah ikhtiar molek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kini sedang mencari pelabuhan resminya. Namun, seperti biduk yang hendak merapat ke dermaga, ia harus melewati riak birokrasi yang tak sederhana.
Rabu, 15 Juli 2026, di keheningan ruang kerjanya, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menerima kedatangan Tim Survei KKP. Pertemuan itu bukan sekadar formalitas jabat tangan, melainkan sebuah ruang refleksi untuk mengurai benang kusut yang menahan jangkar pembangunan.
Berkas yang Menahan Langkah
Kabar dari Jakarta sebenarnya membawa angin segar: seluruh paket pekerjaan fisik telah selesai dikontrak. Para penyedia jasa, lengkap dengan cetak biru dan perkakasnya, telah bersiap mengetuk bumi Parigi. Namun, proyek ini rupanya masih tertahan di batas kertas.
”Seluruh dokumen kontrak telah rampung, tetapi penyerahan lokasi masih terganjal status legalitas lahan,” lapor perwakilan Tim Survei KKP kepada Bupati Erwin.
Pemerintah pusat menginginkan tanah yang akan disentuh pembangunan benar-benar bersih dan benderang, clean and clear, bebas dari sengketa di kemudian hari. Sebelum legalitas itu mewujud dalam dokumen resmi, para pekerja belum diizinkan mengayunkan sekop pertama mereka.
Ketegasan dari Meja Bupati
Mendengar laporan tersebut, Erwin Burase tak ingin membiarkan birokrasi menenggelamkan harapan warganya. Baginya, setiap hari yang tertunda adalah waktu yang terbuang bagi para nelayan untuk menikmati ruang hidup yang lebih layak. Dengan nada tenang namun sarat ketegasan, ia meminta seluruh jajarannya bergerak cepat.
”Selesaikan urusan administrasi ini tanpa menunda. Lakukan koordinasi yang intim dengan pemerintah desa dan semua pihak terkait agar program ini tidak karam sebelum berlayar,” ujar Erwin.
Bagi Erwin, restu dari tanah yang ditempati adalah mutlak. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal agar pembangunan tidak terasa asing di tanah sendiri.
Merajut Sepakat di Hari Esok
Ikhtiar menyelesaikan hambatan ini akan langsung diuji pada hari berikutnya. Tim KKP menjadwalkan pertemuan darurat yang melibatkan para camat dan kepala desa setempat. Agenda tunggalnya jelas: menuntaskan dokumen penyerahan lahan dan menandatangani berita acara yang menjadi syarat mutlak dimulainya pekerjaan.
Pertemuan di ruang kerja bupati hari itu pada akhirnya menjelma menjadi kompas penunjuk arah. Di atas meja yang penuh dengan peta dan draf koordinasi, komitmen bersama kembali ditegaskan. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana birokrasi tingkat tapak mampu menerjemahkan instruksi Erwin Burase, agar “Merah Putih” tak sekadar menjadi nama program, melainkan warna yang benar-benar berkibar di pesisir Parigi Moutong.
FAYRUZ
