Jakarta, EQUATORNEWS – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan keseriusan dalam mendukung program strategis nasional. Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, secara resmi menyerahkan dokumen readiness criteria program Sekolah Rakyat kepada Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (11/5/26).
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah instruksi langsung dari Presiden untuk memastikan seluruh anak bangsa, terutama di wilayah terpencil, mendapatkan hak pendidikan yang layak.
”Negara harus hadir untuk anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan secara layak. Program ini dirancang untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem dan anak putus sekolah dengan pendampingan karakter yang berkelanjutan,” ujar Agus Jabo.
Ia juga memuji kesiapan Parigi Moutong yang dinilai lebih unggul dibandingkan daerah lain karena telah menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap.
“Kami mengapresiasi kesiapan ini. Secepatnya akan kami sampaikan kepada Menteri Sosial untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Bupati Erwin Burase mengungkapkan bahwa Parigi Moutong telah menyiapkan lahan seluas 9,2 hektare dan berharap daerahnya dapat masuk dalam pembangunan tahap ketiga tahun ini.
Mengingat garis pantai Parigi Moutong yang mencapai 512 kilometer, tantangan akses pendidikan di wilayah pesisir dan pegunungan sangat tinggi. “Masih terdapat ribuan anak yang belum bersekolah. Kehadiran Sekolah Rakyat sangat strategis untuk menjangkau mereka yang belum memperoleh layanan pendidikan maksimal,” jelas Erwin.
Selain rencana pembangunan sekolah baru, Pemkab Parigi Moutong juga telah memulai langkah konkret dengan:
• Kerja Sama Akademik: Memfasilitasi anak-anak komunitas adat terpencil untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung.
• Integrasi Data: Menyinkronkan data anak tidak sekolah melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial agar intervensi pusat tepat sasaran.
Audiensi ini juga dihadiri oleh jajaran DPRD Kabupaten Parigi Moutong, termasuk Ketua Komisi I Moh. Irfain dan Ketua Komisi IV Sutoyo, sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap percepatan program pendidikan di daerah tersebut.
