Parigi Moutong, EQUATORNEWS – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong resmi memulai revolusi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui implementasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH). Kebijakan ini mulai disosialisasikan secara masif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Budaya Kerja di Aula Lantai II Kantor Bupati, Kamis (2/4/26).
Langkah ini diambil menyusul pemberlakuan kebijakan fleksibilitas kerja secara nasional yang dimulai sejak 1 April 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, menegaskan bahwa transisi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan berbasis hasil.
Dalam arahannya, Zulfinasran menekankan bahwa fleksibilitas bukan berarti pengenduran disiplin. Sebaliknya, efisiensi energi dan anggaran menjadi target utama tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
”Kita punya fleksibilitas untuk memilih hari, misalnya Senin atau Jumat untuk WFA. Namun, esensinya adalah pelayanan publik tidak boleh kendor sedikit pun. Kinerja kini tidak lagi diukur dari jam duduk di kantor, melainkan dari karya nyata,” tegas Sekda.
Transformasi ini diharapkan menjadi katalisator bagi para ASN di Bumi Khatulistiwa untuk lebih cakap teknologi. Dengan sistem yang terencana, terukur, dan akuntabel, Parigi Moutong optimis dapat membuktikan bahwa profesionalisme tidak lagi terbatas oleh sekat dinding ruang kerja.
Meski memberikan kelonggaran tempat bekerja, Pemkab Parigi Moutong menetapkan sejumlah pagar pembatas yang kokoh untuk menjaga integritas pelayanan:
- Sektor Vital Tetap WFO: Pejabat struktural dan instansi pelayanan langsung (Kesehatan, BPBD, Dukcapil, Keamanan, dan Pendidikan) tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
- Kewajiban “Standby”: ASN yang bertugas secara daring dilarang meninggalkan domisili, wajib aktif dalam jaringan, dan siap hadir ke kantor jika terjadi urgensi.
- Pengawasan Digital: Plt. Kepala BKPSDM, Aktorismo Kay, mengungkapkan penggunaan aplikasi absensi online dari BKN akan menjadi instrumen utama pemantauan kedisiplinan dan laporan kinerja harian.
Pemerintah daerah berharap pola pikir baru ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui birokrasi yang lebih tanggap, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
