PARIGI, EQUATORNEWS – Aula Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong mendadak senyap, Sabtu pagi (16/5). Di bawah langit parigi yang menahan terik pukul 10.00 WITA, sebuah ritual birokrasi monumental dimulai. Bukan sekadar seremoni pengisian kursi kosong, melainkan sebuah ikhtiar besar membedah isi kepala dan memindai nurani 76 abdi negara se-Sulawesi Tengah. Mereka berkumpul, bertaruh kecakapan dalam Uji Potensi, Kompetensi Manajerial, dan Sosial Struktural demi merebut tongkat estafet 19 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang lama tak bertuan.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, berdiri tegak di mimbar utama. Tatapannya tajam menembus barisan peserta, 70 di antaranya putra daerah Parigi Moutong, dan 6 lainnya penunggang takdir dari Pemerintah Provinsi. Ketika Erwin mulai berwacana, suaranya tak sekadar memenuhi ruangan, melainkan bergaung sebagai maklumat yang menuntut kejujuran absolut dari para penguji.
“Saya sudah menyampaikan berulang-ulang, saya meminta kepada tim seleksi ini untuk menilai secara objektif. Uji kemampuan itu sebagaimana hakikat dari asesmen; kuliti kemampuan mereka, uji kompetensi bapak dan ibu semua tanpa pandang bulu,” ucap Erwin, menegaskan titah agar panggung ujian ini bersih dari sekadar sandiwara formalitas.
Bagi Erwin, birokrasi hari ini bukan lagi menara gading tempat para pejabat merayakan kenyamanan. Kursi pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang diperebutkan adalah episentrum perubahan. Ia menuntut para calon nakhoda dinas untuk melahirkan program-program radikal yang menyentuh langsung nadi kehidupan masyarakat, bukan sekadar membuang anggaran dalam tumpukan laporan di atas meja kerja.
“Setiap OPD harus mempunyai poin-poin atau program-program nyata. Bagaimana kita bisa mengungkit dan meningkatkan perekonomian masyarakat, menghidupkan urat nadi mulai dari desa, dan menggembleng kualitas sumber daya manusianya,” tambah Erwin dengan nada retorika yang kuat dan penuh penekanan.
Di barisan penguji, duduk lima pasang mata yang memegang kuasa penentu nasib. Mereka adalah para kurator kompetensi: Fahrudin (Inspektur Daerah Provinsi), Sitti Asma Ul Husnasyah (Kepala BKPSDM Provinsi), dua akademisi berdarah dingin dari Universitas Tadulako, Prof. Slamet Riadi dan Prof. Aminuddin, serta perwakilan birokrasi lokal. Di tangan mereka, reputasi seleksi ini dipertaruhkan.
Kini, nasib pembangunan Parigi Moutong tengah digodok di atas altar seleksi. Akankah prosesi ini melahirkan para pemimpin transformatif yang berintegritas tinggi, ataukah sekadar meluluskan para pemangku jabatan yang gagap saat badai persoalan pelayanan publik datang menerpa? Publik Parigi kini hanya bisa menanti, berharap agar janji objektivitas yang dipekikkan sang Bupati benar-benar mewujud menjadi kenyataan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak.
FAYRUZ
