Palu, EQUATORNEWS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyampaikan rasa kecewa mendalam atas keputusan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat yang membatalkan status Sulteng sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027. Keputusan tersebut dinilai mengejutkan dan merugikan daerah karena diambil tanpa adanya koordinasi maupun evaluasi bersama.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang berpasangan dengan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, menegaskan bahwa Pemprov Sulteng sejak awal memiliki komitmen penuh untuk menyukseskan gelaran nasional tersebut. Penetapan Sulteng sebagai tuan rumah sebelumnya telah disahkan pada acara penutupan FORNAS VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Sulteng sebenarnya telah melangkah ke tahap realisasi teknis. Berbagai tahapan persiapan yang telah dan sedang berjalan meliputi:
• Perencanaan & Identitas: Penyusunan konsep pelaksanaan serta penetapan maskot resmi.
• Infrastruktur Pendukung: Penataan dan desain terbaru kawasan Hutan Kota yang diproyeksikan menjadi central venue FORNAS 2027.
• Pengalokasian Sumber Daya: Kesiapan anggaran, fasilitas pendukung, serta manajemen pengerjaan fisik di lapangan.
Akar persoalan pembatalan ini disinyalir bersumber dari dinamika internal KORMI. Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa KORMI Pusat mendasarkan keputusannya pada surat dari KORMI Sulawesi Tengah—yang dikirimkan tanpa sepengetahuan maupun konfirmasi kepada Pemprov Sulteng selaku penanggung jawab utama daerah.
“Surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah, tetapi tidak pernah dikoordinasikan maupun disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah. Karena itu, kami menilai keputusan pembatalan ini diambil secara sepihak dan tidak melalui mekanisme komunikasi yang semestinya,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur menyayangkan sikap KORMI Sulteng dan KORMI Pusat yang dinilai mengabaikan forum koordinasi intensif yang selama ini rutin dibangun bersama pemerintah.
Menanggapi anggapan ketidaksiapan daerah, Anwar Hafid menegaskan bahwa jaminan kesiapan dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan sepenuhnya berada di bawah kendali gubernur. Hingga surat pembatalan terbit, pihak Pemprov tidak pernah menerima dokumen evaluasi resmi maupun indikator teknis yang menyatakan Sulteng tidak layak.
“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami mengajukan diri sebagai tuan rumah, kami sudah menyatakan siap dan seluruh proses persiapan berjalan. Jadi, dasar apa yang digunakan hingga Sulawesi Tengah dinilai tidak siap? Seharusnya hal itu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak,” lanjutnya.
Atas keputusan yang mendadak ini, Pemprov Sulteng menegaskan akan tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga martabat daerah dalam ajang olahraga tingkat nasional.
