PARIGI, EQUATORNEWS – Ternyata bukan hanya sektor pertanian yang mengeluh, akibat aktivitas Pertambangan Emas di Kabupaten Parigi Moutong. Aktivitas yang menggali isi perut bumi itu, ternyata juga menyasar ke sektor perikanan .
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong, Muhammad Nasir, dampak aktivitas pertambangan emas sudah mulai dirasakan nelayan dan pelaku usaha tambak.
Menurutnya, semua aktivitas di darat yang melalui media perairan akan bermuara di laut. Kondisi ini, menurut Muhamad Nasir, sudah sangat meresahkan.
Nasir sapaan akrabnya, ketika dihubungi melalui sambungan telepon oleh Novita Ramadhan dari The Opini.Id, di Parigi, Rabu, 12 Februari 2025, menjelaskan,
meski tidak berdampak secara langsung, tetapi tahapan awal dari dampak tambang , terjadinya kerusakan pada ekosistem pesisir, tempat berkembangbiakanya ikan, seperti padang lamun dan terumbu karang.
“Jadi sedimentasi yang mengalir dari perairan itu, akan menutupi permukaan tempat habitat ikan,” ungkapnya.
Sehingga kata dia, aktivitas pertambangan emas di beberapa wilayah di Kabupaten Parigi Moutong akan memberikan dampak secara berkesinambungan terhadap sektor kelautan dan perikanan.
Contohnya kata Nasir, ikan nike yang sulit ditemukan di sekitar muara Sungai Korontua Desa Olaya, Kecamatan Parigi, yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan emas di Desa Kayuboko dan Air Panas.
“Sebagai alternatif, kami memberikan bantuan kapal dan jaring kepada nelayan pesisir pantai Olaya agar tidak hanya bergantung dengan hasil ikan nike saja,” ujarnya.
Kemudian, pelaku usaha tambak di Desa Sijoli, Kecamatan Moutong mulai mengalami penurunan produksi secara drastis dalam tiga tahun terakhir, dari 40-60 ton menjadi 15-20 ton per hektar.
Padahal menurutnya, pengelolaan tambak telah dilakukan secara modern, menggunakan teknologi mulai dari pakan hingga sanitasinya. Namun, tidak dapat meningkatkan hasil produksi, karena fungsi dasar perairan telah tercemar.
“Begitu juga di Desa Buranga, pengusaha tambak di sana juga mengeluhkan penurunan produksi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir,” bebernya.
Lanjut Nasir, upaya meminimalisir dampak tambang emas, baik legal maupun ilegal, terhadapat sektor kelautan dan perikanan ini, kata dia, tidak bisa dilakukan sendiri oleh DKP Parigi Moutong.
Tetapi harus melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP).
“Sehingga ada integrasi pengelolaan darat dan laut. Jadi OPD terkait harus duduk bersama, bukan hanya meminimalisir tapi sebaiknya tidak ada lagi dampaknya,” tandasnya.
FAYRUZ
