PARIGI, EQUATORNEWS -Langit demokrasi di Bumi Khatulistiwa mendadak muram, tertutup kabut polemik yang kian pekat menyelimuti gedung wakil rakyat. Nama Selpina, sang legislator Parigi Moutong, kini berada di pusaran prahara setelah tabir dugaan keterkaitan dengan geliat tambang ilegal tersingkap ke hadapan publik. Riuh rendah tuntutan keadilan pun menggema, merobek ketenangan di balik dinding-dinding kekuasaan yang selama ini dianggap sebagai benteng perlindungan bagi rakyat.
Gema kritik paling nyaring ditiupkan oleh Hartono Taharudin, sang punggawa Rumah Hukum Tadulako. Dengan nada yang menghujam, ia membedah ironi yang tersaji di depan mata. Baginya, klarifikasi yang dilontarkan Selpina bukannya memadamkan api, melainkan menyiramkan bensin pada bara prasangka. Pengakuan Selpina mengenai keterlibatan orang terdekatnya dalam kubangan tambang tanpa izin dipandang sebagai noda dalam fungsi pengawasan yang seharusnya suci.
Ada kejanggalan yang menusuk rasa keadilan saat seorang wakil rakyat menyaksikan praktik lancung di lingkaran keluarga namun memilih untuk membisu. Hartono menegaskan bahwa diam di hadapan pelanggaran hukum adalah bentuk pembiaran yang nyata. Sebagai pemegang amanah rakyat, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki beban moral untuk menyuarakan kebenaran, bukan justru menjadi penonton dalam panggung ilegalitas yang merusak tanah leluhur.
Langkah berani pun mulai disusun. Rumah Hukum Tadulako bersiap menyeret kemelut ini ke meja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Parigi Moutong. Tujuannya satu, yakni menjaga marwah lembaga agar tidak luluh lantah oleh degradasi kepercayaan publik. Aparat penegak hukum pun didesak untuk mengendus jejak-jejak aliran dana yang mungkin mengalir dari lubang-lubang tambang ilegal, mengalir ke kantong-kantong yang tidak semestinya, hingga menyentuh nadi layanan publik.
Di sisi lain, partai politik yang menjadi payung bernaung sang legislator juga diminta untuk tidak sekadar menjadi penonton bisu. Evaluasi internal menjadi harga mati demi membuktikan bahwa organisasi politik tidak memberi ruang bagi kader yang berkelindan dengan aktivitas gelap. Meski Selpina sempat menangkis tudingan keterlibatan dalam skandal dana operasional kesehatan, pengakuan mengenai masa lalu keluarganya di sektor pertambangan telah menjadi celah yang menganga bagi kritik tajam mengenai konsistensi pengawasan.
Kini, publik Parigi Moutong menanti dengan napas tertahan. Akankah keadilan tegak berdiri di atas kepentingan pribadi, ataukah semua ini hanya akan menjadi angin lalu yang terkubur bersama debu-debu tambang yang terus digali tanpa henti?
FAYRUZ
