PARIGI, EQUATORNEWS — Sumpah fajar yang diucapkan tepat satu tahun lalu di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Juni 2025, kini bertransformasi menjadi sebuah ziarah sunyi yang sarat air mata fiskal. Saat itu, Erwin Burase dan Abdul Sahid berdiri tegak di bawah kibaran panji-panji kemenangan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, memeluk harapan ratusan ribu jiwa yang berjejer di sepanjang urat nadi Teluk Tomini. Namun, takhta yang mereka duduki rupanya bukanlah singgasana beludru, melainkan altar pengorbanan di tengah badai ekonomi yang mengamuk.
Memasuki medio 2026, genap 365 hari kepemimpinan duet ini diuji. Mereka tidak sekadar sedang memimpin sebuah kabupaten yang membentang panjang; mereka sedang meniti seutas tali rapuh di atas jurang tuntutan publik yang menganga, sementara pasokan udara penyambung nyawa terus dikurangi.
Rahim Birokrasi yang Tercekik: Antara Inpres dan Beban P3K
Mimpi-mimpi besar Erwin dan Sahid langsung membentur dinding realitas yang angkuh sesaat setelah genderang pemerintahan ditabuh. Jakarta resmi meniupkan sangkakala pengetatan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sebuah titah yang memaksa daerah-daerah memotong urat nadi belanja yang dianggap seremonial, sebuah “rem darurat” yang seketika membekukan ruang kreasi finansial daerah.
Belum usai kegagapan merestrukturisasi isi dompet, hantaman gelombang kedua datang tanpa permisi. Kebijakan pusat membebankan kewajiban kepada Parigi Moutong untuk menampung dan mengangkat ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun berjalan ini.
Di satu sisi, ini adalah oase kemanusiaan yang mengangkat harkat ribuan nasib guru dan tenaga kesehatan honorer. Namun di sisi lain, kebijakan ini adalah hulu ledak yang menghancurkan postur anggaran. APBD senilai Rp1,7 Triliun tahun ini—yang sejatinya sudah sangat pas-pasan untuk membiayai kabupaten dengan bentang wilayah sepanjang ini—langsung terengah-engah. Belanja pegawai membengkak secara eksponensial, menyedot habis sisa-sisa darah anggaran yang semula dialokasikan untuk memoles jalan-jalan kantong produksi, membangun ruang kelas yang lapuk, dan menghidupkan fasilitas publik yang mati suri.
Bayang-Bayang ‘Kiamat’ Anggaran Rp1,4 Triliun
Namun, nestapa fiskal tahun ini ternyata hanyalah babak mukadimah. Sebuah ancaman yang jauh lebih pekat kini sedang mengintai di tikungan tahun anggaran berikutnya. Di balik pintu-pintu ruang perencanaan yang senyap, sebuah wacana mengerikan telah menggelinding: APBD Parigi Moutong tahun depan terancam dipangkas secara brutal, menyusut dari Rp1,7 Triliun dan menyisakan angka kering Rp1,4 Triliun saja.
Kehilangan ruang intervensi sebesar Rp300 Miliar di tahun depan adalah vonis yang nyaris melumpuhkan. Angka itu bukan sekadar deretan digit di atas kertas proyeksi; itu adalah hilangnya kesempatan membangun jembatan, runtuhnya rencana subsidi pupuk petani, dan sirnanya anggaran-anggaran darurat bagi rakyat miskin.
Menghadapi takdir pahit tahun depan, Erwin dan Sahid dipaksa melakukan akrobat kebijakan sejak detik ini. Setiap rupiah yang dikeluarkan hari ini tidak boleh menguap menjadi sekadar angka statistik, melainkan harus bertransformasi menjadi fondasi beton agar kapal besar bernama Parigi Moutong tidak karam saat air bah pemangkasan itu benar-benar menghempas tahun depan.
POSTUR KRISIS FISKAL PARIGI MOUTONG
┌─────────────────────────────
│ TAHUN INI (2026) : Rp1,7 Triliun │
│ ↳ Tercekik Inpres No. 1/2025 & Beban Ribuan Gaji P3K Baru │
├──────────────────────────────────────────────────────────
│ TAHUN DEPAN : Rp1,4 Triliun (Wacana Pemangkasan) │
│ ↳ Kehilangan Rp300 Miliar; Ruang Intervensi Publik Sekarat │
└───────────────────────────
Bersandar di Rahim “Sembilan Program Berani” Provinsi
Di tengah himpitan yang nyaris mustahil ini, kepemimpinan Erwin-Sahid tidak melarikan diri ke dalam narasi kepasrahan. Menyadari kas daerah yang kian mengering dan tak pernah berlebih, mereka melakukan langkah politik anggaran yang sangat agresif: melakukan sinergi total dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Mereka tidak sekadar menempelkan urusan kesehatan, melainkan mengintegrasikan seluruh urat nadi visi daerah dengan Sembilan Program Berani milik Gubernur. Mulai dari Berani Sehat, Berani Cerdas, hingga pilar-pilar strategis lainnya, rahim program provinsi diadopsi total sebagai sekoci penyelamat.
Ini adalah taktik kecerdikan birokrasi yang memastikan jaminan sosial, jaring pengaman pendidikan, dan stimulus ekonomi warga Parigi Moutong tetap terakomodasi dan terbiayai oleh APBD provinsi. Melalui payung program strategis ini, Erwin-Sahid berhasil menyiasati kebocoran layanan publik di tingkat tapak, menjaga agar hak-hak dasar rakyat tidak ikut terpotong saat APBD kabupaten sedang megap-megap menuju angka Rp1,4 Triliun tahun depan.
Akrobat Jiwa: Taktik Bertahan di Atas Karang
Selain bersandar pada program provinsi, dengan sisa-sisa napas fiskal yang ada, duet ini merajut strategi taktis internal yang presisi:
- Membalikkan Beban Menjadi Senjata: Ribuan P3K yang baru dilantik tidak dibiarkan menjadi beban pasif di sudut-sudut kantor yang nyaman. Erwin-Sahid menyebar mereka secara radikal ke wilayah-wilayah terluar dan terpencil. Kenaikan status mereka ditukar dengan kewajiban mutlak: menggenjot mutu pelayanan dasar dan menghidupkan produktivitas ekonomi lokal, agar investasi belanja pegawai yang membengkak itu melahirkan daya beli baru di tengah masyarakat.
- Diplomasi Tanpa Uang (Satgas Kolaboratif): Ketika tuntutan penertiban wilayah pertanian dan isu lingkungan mendesak di meja bupati, mereka tidak membentuk proyek baru yang berbiaya mahal. Pendekatan persuasif dan kolaborasi taktis dijalin bersama jajaran Forkopimda—Kapolres, TNI, dan Kejaksaan. Masalah diselesaikan lewat ketegasan koordinasi, memangkas habis rantai birokrasi yang biasanya gemar menyedot anggaran operasional.
Menggali Permata di Rumah Sendiri: Reorientasi Nasihat Bijak
Dalam situasi di mana setiap sen laksana butiran darah yang berharga, kearifan kepemimpinan dituntut untuk menatap ke dalam rumah sendiri sebelum mencari lentera di luar. Kehadiran sembilan tenaga ahli yang saat ini mendampingi langkah awal pemerintahan tentu merupakan niat baik untuk menghadirkan cakrawala pemikiran yang segar. Namun, di tengah ruang fiskal yang kian sempit dan mengunci, ada baiknya jika struktur ini mulai ditinjau kembali dengan penuh kelembutan budi.
Demi menyambut tahun anggaran esok yang kian sunyi, meniadakan formasi tenaga ahli bukanlah sebuah bentuk pengabaian terhadap kompetensi, melainkan sebuah ikhtiar suci untuk penghematan. Parigi Moutong sesungguhnya tidak pernah kekurangan pemikir ulung. Di dalam tubuh birokrasi yang ada, telah berjejer para pamong senior, mulai dari barisan Staf Ahli, Asisten, hingga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang memiliki rekam jejak panjang dan pemahaman mendalam tentang anatomi bumi khatulistiwa ini.
Mengoptimalkan potensi-potensi internal yang sudah melekat pada hak strukturalnya bukan hanya menghemat lembaran rupiah yang tersisa, tetapi juga memperteguh marwah korps birokrasi. Mereka adalah mesin penggerak yang siap dipecut, mata air domestik yang menunggu untuk ditimba lebih dalam demi memikul beban daerah tanpa harus menambah beban baru di atas pundak APBD yang ringkih.
Catatan Redaksi: Seni Memimpin dalam Kesempitan
Satu tahun berjalan, riak ketidakpuasan tentu saja tetap berdesir. Demonstrasi kecil menuntut lapangan kerja dan kritikan tajam di media sosial mengenai lambatnya proyek fisik adalah pemandangan yang tak terhindarkan. Publik yang lapar tak mau tahu tentang teori efisiensi; mereka hanya menagih janji yang dulu diucapkan di atas panggung kampanye.
Namun, mengambinghitamkan aturan pusat dan menyusutnya anggaran adalah tabiat pemimpin yang kerdil. Di titik inilah, redaksi EQUATORNEWS memandang bahwa situasi ekstrem ini adalah ujian kesahihan yang paling murni bagi duet Erwin-Sahid.
Catatan Kritis Redaksi EQUATORNEWS:
“Mengelola sebuah daerah ketika pundi-pundi uang berada di angka normal Rp1,7 Triliun pun sudah menuntut kerja keras yang luar biasa bagi kabupaten seluas Parigi Moutong. Apalagi, menakhodai daerah yang sedang didera kewajiban ribuan P3K, sembari merajut pertahanan kokoh sebelum badai pemangkasan ekstrem Rp1,4 Triliun meremukkan tahun depan, tanpa membuat puskesmas kehabisan obat dan tanpa membiarkan petani berjalan sendiri dalam kegelapan.
Keberanian Erwin-Sahid meleburkan diri ke dalam kepakan sayap Sembilan Program Berani milik provinsi, serta keikhlasan untuk mulai merampingkan lingkar dalam kekuasaan dengan memaksimalkan potensi pejabat domestik yang ada, membuktikan bahwa mereka memiliki kelincahan taktis. Mereka adalah penyair anggaran: menulis keindahan kesejahteraan di atas kertas yang robek dan tinta yang hampir habis.”
Satu tahun pertama telah terlewati, belum melahirkan kesempurnaan, namun arah kompas tampak dijaga dengan sisa-sisa tenaga yang taktis. Ujian sesungguhnya baru akan dimulai saat kalender berganti dan angka Rp1,4 Triliun itu benar-benar mewujud menjadi nyata. Rakyat Parigi Moutong kini berjaga, menanti apakah sekoci darurat yang dibangun Erwin-Sahid hari ini cukup kuat menahan terjangan air bah yang esok akan datang.
FAYRUZ
