PARIGI, EQUATORNEWS – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, meminta pihak eksekutif kembali mengalokasikan anggaran pembiayaan pembukaan dan pengaktifan UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) pada APBD Perubahan 2021.
“Kemarin kami sudah anggarkan sebesar Rp87 juta untuk pembiayaan pembukaan UPTD di Kecamatan Taopa. Namun entah dimana anggarannya, hingga mengakibatkan UPTD itu tidak dibuka sampai saat ini disana,” ungkap Anleg dari Fraksi Gerindra DPRD, Arifin Dg Palalo, dalam sidang Paripurna DPRD, Rabu 1 September 2021.
Menurut Arifin, pada APBD Perubahan 2021 terdapat Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp89,7 juta lebih, dan DPRD berkeinginan agar pihak eksekutif dapat mengalokasikan anggaran itu untuk pembiayaan pembentukan UPTD Disdukcapil.
Usulan ini kata Arifin, sebagai salah satu solusi mempermudah akses pengurusan Adminsitrasi Kependudukan (Adminduk) bagi warga di wilayah utara.
Sebab kata dia, masyarakat mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas Adminduk ke wilayah ibu kota kabupaten, diantaranya biaya trasportasi dan akomodasi.
Apalagi kata Arifin, ketika sampai di Disdukcapil masyarakat tidak bisa segera terlayani, karena kerusakan mesin perekaman, jaringan error, dan berbagai kendala lainnya.
“Akhirnya biaya yang dikeluarkan masyarakat kembali bertambah, karena menunggu perbaikan, atau bahkan pulang tanpa hasil.
Saat ini saja, dirumah saya sudah beberapa hari masyarakat datang urus KTP-nya tapi belum bisa, karena jaringan susah diakses,” bebernya.
Arifin mengungkapkan, saat reses, masyarakat di wilayah utara Parigi Moutong sempat mempertanyakan kepadanya terkait pembentukan UPTD yang telah dianggarkan, dan dialokasikan ke Disdukcapil.
Parahnya kata dia, masyarakat telah menuding wakil dari Daerah Pemilihan (Dapil) mereka, tidak mampu memperjuangan aspirasi rakyat.
Akhirnya kata Arifin, akan berdampak pada rasa tidak percaya masyarakat terhadap mereka selaku wakil rakyat.
“Anggaran itu kemarin sudah disetujui. Ini sudah 2021, sebentar 2024 ini akan berdampak politik kepada kami,” ungkap Arifin.
Dia berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) dapat memprioritaskan anggaran pembiayaan pembentukan UPTD Dukcapil itu, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk pengurusan Adminduk. Selain itu, pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terealisasikan.
FAYRUZ.
