Parigi Moutong, EQUATORNEWS– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayahnya. Sekolah diminta untuk segera menuntaskan validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna menghindari berbagai kendala administratif dan operasional.
Kepala Bidang Manajemen SD Dikbud Parimo, Ibrahim, menegaskan bahwa kelalaian dalam validasi data ini dapat berdampak fatal bagi ekosistem sekolah. Mulai dari terhambatnya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
“Kalau Dapodik tidak valid, dampaknya serius. Dana BOS tidak bisa cair, guru tidak bisa sertifikasi, siswa tidak bisa ikut ujian dan terbit ijazah. Termasuk TKA yang akan dilaksanakan bulan depan, itu tidak bisa jalan kalau datanya bermasalah,” ujar Ibrahim, Selasa (3/2/26).
Menurut Ibrahim, Dapodik merupakan basis utama dari seluruh layanan pendidikan. Oleh karena itu, kesalahan atau keterlambatan dalam proses validasi akan langsung berimbas pada operasional harian sekolah serta hak-hak guru dan siswa.
Dalam kegiatan evaluasi tersebut, Dikbud Parimo sengaja mengundang satuan pendidikan yang datanya terdeteksi belum sinkron atau bermasalah. Salah satu pemicu utama kendala ini adalah adanya pergeseran jabatan kepala sekolah pasca-pelantikan yang digelar beberapa waktu lalu.
“Data kepala sekolah harus dipindahkan dan divalidkan. Kalau kepala sekolahnya tidak sinkron di sistem, otomatis pendataan lain seperti TKA ikut tidak valid,” jelas Ibrahim.
Selain menyasar kepala sekolah definitif yang baru dilantik, sekolah yang saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) juga menjadi perhatian khusus. Hal ini dilakukan karena posisi Plt sangat berpotensi mengalami kendala administrasi jika tidak segera disesuaikan di dalam aplikasi.
Upaya percepatan ini mendapat respons serius dari pihak sekolah. Pada hari pertama kegiatan, tercatat sebanyak 79 sekolah hadir, sementara pada hari kedua diikuti oleh 87 sekolah. Masing-masing sekolah hadir dengan melibatkan kepala sekolah dan operator Dapodik secara langsung.
Percepatan validasi ini dinilai sangat krusial mengingat aplikasi Dapodik akan segera merilis versi terbaru (Versi C). Dikbud Parimo menargetkan seluruh proses pembersihan data dapat rampung sebelum agenda pendidikan bulan depan dimulai.
“Kami harap setelah kegiatan ini, data sekolah sudah bersih, sinkron, dan tidak lagi menghambat hak siswa maupun guru,” pungkas Ibrahim.
