PARIGI, EQUATORNEWS – Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022, terancam tanpa belanja modal, alias tak ada pembiayaan untuk proyek – proyek fisik, maupun non fisik.
Pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2022, antara DPRD Parigi Moutong dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, yang digelar, Senin (30/8/2021, tidak membahas anggarkan belanja modal, dalam proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2022.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Parigi Moutong, Yusrin Usman SE M.Si, saat pemaparannya, menyebutkan, belanja modal belum teranggarkan pada KUA PPAS APBD 202, karena semua dana terserap di belanja pegawai.
Yusrin Usman menyebutkan, proyeksi belanja daerah untuk tahun 2022 sebesar Rp1.164.863.412.484. Yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Pengelompokan itu kata Yusrin, telah sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
“Biasanya kita melihat model belanja, dalam bentuk tidak langsung, dan langsung. Tapi sekarang sudah menggunakan Permendari 77 itu, tampilannya sudah berubah menjadi lebih sederhana,” jelasnya.
Yusrin merinci, untuk belanja operasi, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan social, dianggarkan sebesar Rp 8,17 miliar lebih.
Namun, belanja modal tidak disebutkan berapa target penganggarannya, alasannya dana di tahun 2022 terserap di belanja pegawai, khususnya pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Sementara untuk belanja tidak terduga kata dia, dianggarakan sebesar Rp 30 miliar. Hal itu menurutnya, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang tentang pengelolaan keuangan daerah.
“Belanja transfer dianggarakan sebesar Rp 317 miliar lebih, untuk dana desa dan alokasi dana desa,”urainya.
Selanjutnya kata Yusrin, untuk proyeksi pembiayaan daerah untuk penerimaan daerah masih kosong. Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 5,9 miliar lebih, didalamnya terdapat penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar. Sehingga, total pembiayaan sebesar Rp 5.933.330.33 miliar lebih.
Pada kesempatan itu, Yusrin juga memaparkan proyeksi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp1.170.790.740.817. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 126,4 miliar. Dari total itu, dia mengklaim lebih ada kenaikan sekitar Rp 81 juta lebih dari tahun 2020.
Dana transfer ditargetkan sebesar Rp 1,4 triliun, dengan asumsi terdiri dari dana perimbangan antara lain, dana transfer umum masih berpatokan pada tahun sebelumnya sebesar Rp769 miliar lebih.
Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), belum ditargetkan karena masih menunggu hasil pembahasan APBN, dan akan disesuaikan pada bulan Oktober setelah disahkan.
“ Untuk dana insentif daerah, belum juga dapat ditargetkan, karena masih menunggu pengesahan APBN tahun 2022,” tandasnya.
Turut hadir pada rapat yang dipimpin langsunv oleh Ketua DPRD, sayutin Budianto itu, adalah Sekretaris Daerah, Zulfinasran STTP MAP, Kepala Bappelitbangda, Irwan SKM M.Kes, serta Kepala Bappenda, Masdin S.Sos.
FAYRUZ
