Parigi Moutong, EQUATORNEWS – Anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, (17/2/22), dalam rangka mencari data dan informasi atas tewas salah seorang aksi demo yang terjadi di Desa Khatulistiwa beberapa hari lalu.
Tewasnya Aldi (21) saat melakukan aksi demo itu membuat Komisi III DPR RI segera mengambil tindakan untuk melakukan kunjungan kerja spesifik di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan tempat terjadinya peristiwa tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut yaitu, Ir Pangeran Khairul Saleh (Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi III / Fraksi PAN), Drs H Safaruddin (Fraksi PDIP), H Arteria Dahlan, SH, MH (Fraksi PDIP), Supriansa, SH, MH. (Fraksi Partai Golkar), H Andi Rio Idris Padjalangi, SH, M.Kn. (Fraksi Parta Golkar), Romo HR Muhammad Syafii, SH, M.Hum. (Fraksi Partai Gerindra), Obon Tanbroni (Fraksi Partai Gerindra), Heru Widodo, SH (Fraksi PKB), H Santoso, SH. (Fraksi Partai Demokrat), Sarifuddin Suding, SH, MH (Fraksi PAN).
Tim kunjungan kerja dari Komisi III DPR RI langsung melakukan audiens dengan para undangan yang merupakan dari beberapa aksi demo, warga terdampak dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar dan Kecamatan Tinombo Selatan.
Pro kontra pun terjadi saat audiens, dikarenakan ada masyarakat yang menginginkan agar IUP dari PT Trio Kencana harus dicabut sebab apabila pertambangan itu berjalan maka akan menimbulkan dampak terhadap lahan pertanian masyarakat disekitar wilayah pertambangan. Disatu sisi ada masyarakat juga menginginkan PT Trio Kencana harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan pertambangan dan segera melakukan pembebasan lahan masyarakat yang berada dalam kawasan IUP tersebut.
Sarifuddin Suding dalam tanggapannya mengatakan bahwasanya PT Trio Kencana sudah terdaftar dan memiliki izin dan tidak mudah untuk mencabut izin tersebut justru saat ini banyak tambang ilegal yang ada di Parigi Moutong kenapa tidak disuarakan untuk ditutup.
“Tidak mudah untuk mencabut IUP harus melalui putusan sidang PTUN dan justru pertambangan ilegal yang ada di Kayuboko, Lambunu, dan Sausu tidak disuarakan oleh teman-teman aktivis” ucapnya.
Anggota DPR RI dapil Sulawesi Tengah itu juga menambahkan bahwa Komisi III DPR RI sudah memerintahkan Mabes Polri melalui Kadiv Propam segera mengusut pelaku atas peristiwa tewasnya salah seorang aksi demo yang diduga ditembak oleh oknum aparat kepolisian.
“Saya sudah menghubungi Kadiv Propam Mabes Polri saat ini sudah menurunkan timnya dan saya terus akan kawal” ungkap suding.
Juga disampaikan bahwa hasil dari audiens hari ini akan dijadikan bahan rapat besok hari antara Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulteng di Kota Palu.
Sebelum kegiatan acara kunjungan kerja berakhir Sarifuddin Suding mewakili DPR RI memberikan santunan kepada keluarga korban yang diterima langsung ibu korban.
MY Towanda